REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun mengatakan struktur APBN di era Presiden Jokowi sebanyak 57 persen adalah dana transfer ke daerah termasuk di antaranya dana desa. Agar ada solusi, Misbakhun berjanji akan menyampaikan kepada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai mitra Komisi XI agar turun ke Pasuruan untuk memberikan bimbingan teknis pelaksanaan dana desa.
"Agar tidak ada keraguan dalam menggunakan dana desa. Saya juga akan melakukan evaluasi terhadap kinerja mitra Komisi XI yang menaungi pelaksanaan dana desa melalui Fraksi Partai Golkar," kata Misbakhun di balai desa Branang, Kec Lekok, Kab Pasuruan, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (14/3) .
Ketua Komisi I DPRD Kab. Pasuruan, Udik Januantoro mengakui, Lekok adalah salah satu kecamatan yang minus di Kabupaten Pasuruan. Adanya dana desa, lanjut Udik, akan bisa membantu pembangunan di desa.
Udik yang juga ketua DPD Golkar Kabupaten Pasuruan meminta perangkat desa agar melaksanakan kegiatan sesuai aturan yang ada. "Perangkat desa harus melaksanakan kegiatan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) agar tidak menyalahi aturan," ujar dia.
Salah satu tokoh masyarakat, Nashrulloh menanyakan kepada Misbakhun tentang proyek Umbulan yang akan digunakan untuk kepentingan masyarakat di luar Pasuruan, padahal di Lekok sendiri masih kesulitan air bersih. Menanggapi keluhan dia, Misbakhun berjanji akan membuat formula pembagian air bersih untuk masyarakat Pasuruan.
"Karena pembiayaan proyek umbulan berasal dari PT SMI yang merupakan mitra Komisi XI, dan saya akan menyampaikan aspirasi ini agar ada solusi air bersih untuk warga Lekok," janji Misbakhun.
Salah satu perangkat desa, Alimudil merasa bangga dengan kedatangan anggota DPR yang bersedia mendengar keluh kesah masyarakat Branang. Menurutnya, desa Branang merupakan desa yang tergolong minus. Untuk itu, pihaknya selaku perangkat desa sangat bahagia menerima kedatangan anggota DPR RI, bapak Misbakhun ini.
"Kami berharap semoga beliau dengan didukung perangkat yang ada, mampu meningkatkan pembangunan di kawasan timur Pasuruan yang masih minus," ujarnya.
Sementara Camat Lekok, M. Nurcholis mengatakan, angka buta huruf di Kecamatan Lekok mencapai 6.000 orang atau sekitar 18 persen. Pihaknya berharap ada upaya percepatan pembangunan agar disparitas antara wilayah timur dan barat Pasuruan tidak terlalu melebar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika