REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- Gubernur Papua Lukas Enembe segera menemui Presiden Joko Widodo di Jakarta terkait persoalan PT Freeport Indonesia.
"Pak Gubernur sedang berada di Jakarta dan dalam waktu dekat akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo, salah satunya akan bahas tentang Freeport," kata Sekda Papua TEA Heri Dosinaen di Kota Jayapura, Papua, Senin (13/3).
Heri mengemukakan hal itu di hadapan demonstran Papua dengan kekuatan sekitar 300 orang yang menggelar aksi demo damai di halaman kantor gubernuran guna mendukung pemerintah pusat dan daerah melawan sikap perusahaan tambang asal Amerika Serikat PT Freeport Indonesia.
"Atas nama gubernur, saya sampaikan terima kasih atas dukungan luar biasa ini. Saya sampaikan mohon maaf Pak Gubernur setelah buka Sidang Sinode di Papua Barat, langsung ke Jakarta," katanya.
Persoalan terkait PT Freeport, kata dia, bukan baru kali ini digaungkan oleh Pemerintah Provinsi Papua dalam era kepemimpinan Lukas Enembe. "Namun, sejak Pak Gubernur Papua dilantik pada 13 April 2013, ada 17 poin yang disampaikan kepada Freeport yang harus dilaksaaakan, antara lain terkait pembangunan smelter di Papua," katanya.
Selain itu, kata Heri, gaji para karyawan PT Freeport harus dibayarkan harus lewat Bank Papua. "Termasuk Freeport harus buka kantor di Papua dan pengelolaan bandara di Timika yang dikuasai oleh Freeport dikembalikan ke Pemda Papua," katanya.
Lebih lanjut, Heri menyampaikan bahwa Gubernur Lukas Enembe juga meminta agar pajak air permukaan yang dipakai selama ini harus dibayar sebagaimana putusan sidang di Jakarta. "Selain itu pajak air permukaan yang diminta harus dibayar oleh Freeport dan masih banyak lagi yang disampaikan oleh Pak gubernur. Dalam memperjuangkan hal ini, kita masyarakat Papua harus berani perjuangkan. Jadi sekali lagi mari kita bergandengan tangan dari Sorong sampai Merauke, harus bersatu padu, jangan menjual satu sama lainnya, Papua harus bangkit maju dengan kekayaan alam," kata Heri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika