REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta saat ini tengah membentuk panitia khusus (Pansus) untuk mengusut perubahan desain ruteMass Rapid Transit (MRT) dari Bundaran HI-Kampung Bandan menjadi Bundaran HI-Ancol.
Wakil Ketua DPRD DKI, Triwisaksana mengatakan perubahan desain tersebut rencananya dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lantaran PT KAI tiba-tiba tidak menyanggupi lahannya di Kampung Bandan untuk dijadikan depo MRT.
“Ya itu kan, katanya ada penambahan lajur koridor dari Kampung Bandan ke Ancol Timur, karena PT KAI tidak jadi menyediakan lahannya untuk Depo,” ujar pria yang akrab dipanggil Bang Sani itu saat dihubungi Republika.co.id, Ahad (12/3).
Politikus PKS ini pun mempertanyakan kenapa pihak PT KAI tiba-tiba tidak menyanggupi dan malah dikerjasamakan dengan pihak lain, yaitu dengan PT Duta Anggada Reality, PT Pentasena Bina Wisesa, dan PT Mustika London.
“Katanya mau dikasih depo di situ (Kampung Pandan), tapi enggak jadi. Iya kenapa dulu menyanggupi, kenapa sekarang malah menyanggupi dengan pihak lain?,” ucapnya.
Karena itu, kata dia, pihaknya nantinya akan memanggil PT KAI untuk mengklarifikasi terkait perubahan rencana pembangunan proyek tersebut. Namun, ia belum mengetahui kapan pemanggilan tersebut dilayangkan. Pasalnya, sampai saat ini Pansus MRT pun masih dalam proses pembentukan.
“Belum tahu (kapan dipanggil), belum mengetahui juga (siapa pemimpin pansusnya),” katanya.
Perubahan desain rute MRT ke Ancol tersebut juga menimbulkan pertanyaan terhadap Pemprov DKI Jakarta. Pasalnya, di Ancol sendiri banyak pengembang yang banyak kepentingan. Namun, Bang Sani tidak mau komentar terkait hal ini. “Kalau urusan itu, saya no comment,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika