REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Anies Baswedan, menilai pelaporan dirinya ke Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan penyimpangan anggaran di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai hal wajar. Ini mengingat pencapaiannya pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017.
"Karena kami maju ke putaran kedua dan elektabilitasnya semakin tinggi. Wajar mendapat banyak serangan yang semakin gencar," kata Anies di Jakarta, Jumat.
Anies dilaporkan ke KPK atas dugaan penyimpangan penggunaan dana pada pameran Frankfurt Book Fair 2015. Sedangkan pasangannya, Sandiaga Uno, dipanggil polisi sebagai saksi atas dugaan pencemaran nama baik yang terjadi pada 2013.
Putaran kedua Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 diikuti dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, yaitu Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.
Goenawan Mohamad, wartawan senior yang saat itu menjabat Ketua Komite Nasional Frankfurt Book Fair, sebelumnya juga menyayangkan adanya pelaporan Anies ke KPK. Ia menilai laporan tersebut tidak adil bagi Anies.
"Maka jika ada yang perlu dilaporkan ke KPK, itu adalah saya, bukan Anies Baswedan. Bukan karena saya mau pasang badan buat Anies, yang bukan pilihan saya untuk Pilkada kali ini. Tapi, karena tak adil bagi dia," tulis Goenawan Muhammad dalam akun Facebook-nya, Jumat (10/3).
Goenawan juga menjelaskan, keputusan Indonesia untuk bersedia diminta jadi "Negeri Kehormatan" bukan ditandatangani oleh Anies Baswedan, melainkan oleh Menteri sebelumnya, Mohammad Nuh. Termasuk besar anggaran yang disiapkan untuk event tersebut, semuanya disiapkan dan diajukan di masa M Nuh.
"Anies melanjutkan agenda ini, dan saya senang bekerja bersama dia, saya memimpin team profesional, dia aparat Kementerian. Hasilnya bisa dilihat dari kesaksian dan liputan media terkemuka Jerman," katanya.
"Bahwa sampai ada orang melapor hal ini, tanpa menelaah kejadiannya lebih dulu, membuat saya sedih dengan Pilkada ini," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika