REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Anggota Komisi II DPR RI, Arteria Dahlan meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menuntaskan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP-el. Sekalipun menurutnya, kasus tersebut diduga melibatkan sejumlah anggota DPR maupun mantan anggota DPR yang ikut serta dalam membahas proyek tersebut.

"Saya minta kasus ini dituntaskan, disegerakan, kalau memang ada anggota kami di DPR yang "bermain", ajukan saja mereka ini secepatnya ke persidangan," ujar Arteria dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (7/3).

Arteria menilai, beredarnya nama-nama anggota DPR yang diduga terlibat, namun tidak ditindaklanjuti oleh KPK membuat isu terus berkembang di masyarakat. Hal ini menurutnya, berimbas pada Komisi II DPR dan Pemerintah periode saat ini.

Padahal kata Arteria, jika pun ada sejumlah anggota DPR periode sebelumnya terlibat, hal ini tidak terlepas dari peran Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. "Kami di DPR juga terkena imbas, seolah-olah Komisi II ini main uang, korupsi, padahal kasus ini kan tidak berdiri sendiri, pastinya pemerintahan periode lalu terlibat, ini kan sekarang seolah-olah diarahkan ke DPR, harusnya kan proporsional," kata Arteria.

Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan itu juga meminta KPK harus mampu menjaga kredibilitas institusi dan lembaga lain, termasuk DPR. Ia meyakini, banyak anggota DPR lainnya uang bersih dan jauh dari korupsi.

"Saya yakin banyak sekali anggota Komisi II ini yang datang ke DPR ini hanya untuk bekerja dan mengabdi. Makanya segerakan, Kalau diperlama kasus ini dapat mengakibatkan pembusukan karakter institusi DPR dan pemerintah saat ini," kata dia

Ia juga menilai, tak hanya DPR, berlarut-larutnya kasus itu pun akan mengganggu proses kerja di Kemendagri, khususnya berkaitan dengan pengadaan e-KTP. Termasuk membuat pegawai di Kemendagri bekerja dengan penuh kecemasan, kecurigaan dan tidak tenang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika