REPUBLIKA.CO.ID, BOJONEGORO -- Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa meminta pemerintah desa (pemdes) aktif menyisir daerahnya untuk pemutakhiran data warga miskin, yang terus berubah. Hal itu bertujuan untuk memaksimalkan bantuan sosial (bansos) agar bisa tepat sasaran.
"Jika masyarakatnya pasif, maka pemerintah desa dan kelurahan yang harus aktif 'jemput bola' terus memperbaharui data masyarakat miskin di wilayahnya," kata Khofifah dalam keterangannya, Senin (6/3). Berdasarkan data yang masuk itu, kata dia, akan menjadi rujukan untuk memperbaharui data penerima bantuan sosial.
Pembaharuan, lanjut dia, dilakukan melalui sistem informasi dan konfirmasi data (Siskada) dengan "user name" serta "password" dari Kementerian Sosial. "Dengan data yang ada maka masyarakat miskin yang memperoleh bantuan bisa tepat," katanya menegaskan.
Menurut Khofifah, jika bantuan sosial diberikan tepat sasaran maka kemungkinan penurunan rasio ketimpangan semakin besar sehingga jumlah penduduk miskin Indonesia semakin berangsur turun. "Siskada ini diluncurkan pada Desember 2016 lalu, harapannya daerah bisa secara mandiri mengupdate data kemiskinan sesuai dinamika status sosial ekonomi masyarakat," ujar Mensos.
Bupati Bojonegoro Suyoto memberi apresiasi positif kepada Siskada yang dianggap sebagai terobosan Kemensos dalam upaya mengakhiri bansos salah sasaran. Dengan Siskada, lanjutnya, proses pembaharuan data kemiskinan di daerah menjadi lebih cepat. Sehingga meminimalisir bansos tersebut diterima oleh mereka yang tidak berhak.
"Ada proses cek dan kroscek data antara pemerintah pusat dan daerah. Jadi kalau salah bisa langsung diketahui," ujarnya.
Ia mengatakan bantuan sosial yang digulirkan Kemensos turut berkontribusi terhadap penurunan tingkat keparahan dan kedalaman kemiskinan di Bojonegoro.
Bahkan indeks, lanjut dia, tingkat ketimpangan di daerahnya terendah se Jawa Timur, dengan angka 0,24. "Bansos saat ini jauh lebih tepat sasaran, sehingga kemungkinan masyarakat miskin untuk jatuh lebih miskin semakin kecil," ujarnya.
Ia juga menambahkan di daerahnya juga dilakukan berbagai untuk memberikan bantuan kepada warganya mulai pemberian bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang menyelesaikan skripsi Rp 2 juta. Selain itu, juga pemberian bantuan pendidikan kepada siswa SLTA yang besarnya Rp 2 juta per siswa, sebagai usaha untuk mencegah anak putus sekolah. Di Bojonegoro, Mensos Khofifah Indar Parawansa memberikan bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) nontunai kepada warga penerima manfaat, selain juga mengunjungi Ponpes Al Fatimah di Desa Sukorejo, Bojonegoro.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
