REPUBLIKA.CO.ID, NGAWI -- Sejumlah petani di Desa Dinden, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, mengeluh akibat sawah mereka terendam sisa air banjir. Kondisi ini membuat tanaman padi rusak.
Seorang petani desa setempat, Sardi, mengatakan banjir yang melanda delapan desa di Kecamatan Kwadungan pada tanggal 2 Maret lalu, termasuk di Desa Dinden, masih menggenang di area persawahan. "Kalau di jalan dan rumah warga sudah surut dari kemarin. Tapi air sisa banjir masih menggenang di sawah," ujar Sardi kepada wartawan, Sabtu (4/3).
Menurut dia, akibat terendam air selama berhari-hari, batang tanaman padinya menjadi busuk. Padahal tanaman padinya tersebut sudah siap panen. "Saya jadi mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Sebagian sudah ada yang dipanen guna menghindari kerugian yang lebih banyak. Terlebih, diperkirakan curah hujan masih tinggi yang rawan menyebabkan banjir susulan," kata dia.
Kondisi yang sama juga dialami petani lainnya di desa setempat. Sedikitnya ada belasan hektare sawah yang terendam air sisa banjir yang melanda pada tanggal 2 Maret lalu.
BPBD Ngawi memetakan, terdapat lima kecamatan di daerah setempat yang rawan terjadi banjir saat musim hujan berlangsung. Yakni Kecamatan Kwadungan, Pangkur, Padas, Geneng, dan Ngawi. Banjir di daerah tersebut disebabkan karena luapan air Sungai Bengawan Madiun dan Bengawan Solo. Adapun daerah paling rawan terjadi banjir adalah Kecamatan Kwadungan.
Rata-rata, setiap tahun terdapat sekitar 2.000 hektare tanaman padi di Kabupaten Nagwi yang rusak akibat terendam banjir luapan Sungai Bengawan Madiun dan Bengawan Solo. BPBD Ngawi meminta warga yang tinggal di lima kecamatan rawan banjir tersebut untuk waspada saat hujan deras turun selama lebih dari lima jam.
Untuk mengantispasi banjir susulan, pihak BPBD dan perangkat desa telah mendirikan posko darurat di Kantor Desa Sumengko, Kecamatan Kwadungan. Meski demikian, saat banjir terjadi warga jarang mengungsi karena sudah terbiasa dengan kondisi tersebut saat musim hujan berlangsung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika