REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua KPU DKI Jakarta, Sumarno mengakui ada beberapa hal yang perlu diperbaiki terkait pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta di putaran kedua. Dari hasil evaluasi pada putaran pertama, setidaknya ada tiga hal yang menjadi evaluasi penyelenggara.
Pertama, Sumarno mengatakan, terkait sumber daya manusia (SDM). Kualitas penyelenggaraan pilkada tak lepas dari kualitas SDM itu sendiri. Ia mengakui perlunya peningkatan kualitas SDM sampai ke level yang paling bawah. Hal ini menjadi PR bagi KPU DKI untuk terus memperbaiki.
"Terutama terkait integritas, netralitas, dan profesionalitas petugas di lapangan," kata dia dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (4/3).
Kedua, lanjut Sumarno, terkait daftar pemilih. Persoalan ini memang hampir terjadi di semua daerah di Indonesia. Dia mengaku, meski terus dilakukan pemutakhiran, masih ada warga DKI yang harusnya berhak memilih, tak tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT).
Sumarno berjanji, KPU DKI akan terus melakukan pemutakhiran data menghadapi pemungutan suara putaran kedua pada 19 April nanti. Hal ini untuk memastikan warga DKI yang berhak memilih gubernurnya bisa menggunakan hak pilihnya.
Evaluasi ketiga, Sumarno menyebut terkait logistik pilkada. Logistik, kata dia, adalah bagian penting dari seluruh tahapan dan proses pilkada. Logistik harus terpenuhi di semua wilayah yang ada di Ibu Kota, termasuk persoalan distribusinya hingga penghitungan suara. Ia berjanji, di putaran kedua nanti hal ini akan jauh lebih baik dari putaran pertama.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
