REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN – Setelah memperoleh predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) dengan kategori Madya pada 2015, kini Sleman ditargetkan memperoleh nominasi yang sama untuk kategori Nindya. Maka itu, kabupaten yang berada di bagian utara DIY ini tengah menyiapkan berbagai hal untuk mencapai target tersebut.
“Kabupaten Sleman memiliki peluang besar untuk meraih Kabupaten Layak Anak kategori Nindya,” kata Wakil Bupati Sleman, Sri Muslimatun dalam Rapat Koordinasi Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak di ruang rapat Setda B Setda Kabupaten Sleman, Rabu (1/3).
Menurutnya Sleman telah memiliki sarana yang memadai sebagai kabupaten layak anak. Selain itu, program-program pro ibu dan anak juga sudah mulai berjalan sejak tahun lalu. Salah satunya adalah penyediaan ruang laktasi dan tempat bermain anak di area public.
“Saya harap dengan kerja keras dan kerja cerdas seluruh elemen lintas sektor di Kabupaten Sleman dapat memperoleh predikat Kabupaten layak Anak ategori Nindya,” ujar Muslimatun.
Muslimatun berharap agar seluruh dinas terkait bisa mendalami prasyarat apa saja yang harus dipenuhi untuk meraih predikat KLA Nindya. Ia juga meminta agar Sleman dapat menampilkan potensi pendukung KLA yang tidak dimiliki kabupaten/kota lain di Indonesia dalam penilaian ke depan.
Sementara itu Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) DIY, R.A Arida Oetami menyampaikan, penilaian KLA sendiri dimulai pada bulan Maret tahun ini. Menurutnya penilaian KLA diawali dengan pengiriman data secara online kemudian verifikasi oleh pemerintah pusat.
Pada penilaian tahun sebelumnya, dari lima kabupaten/kota, DIY berhasil meraih satu predikat pratama dan tiga madya. Namun ada satu daerah yang belum berhasil mendapatkan predikat KLA.
Arida menambahkan, penilaian yang sebelumnya menggunakan 31 indikator, kini dipadatkan menjadi 25 indikator, dengan penilaian kuantitas, Menurutnya indikator penilaian terbanyak ada pada bidang kesehatan dengan sembilan indicator penilaian.
“Saya berharap pada KLA tahun ini DIY bisa meningkatkan predikatnya,” tutur Arida. Pasalnya, meski indikator yang digunakan lebih sedikit disbanding tahun sebelumnya, proses penilaian akan tetap berlangsung dengan ketat.