REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengingatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menjaga netralitas dalam Pilkada DKI. Hal itu terkait temuan tim advokasi Anies-Sandi dalam dugaan adanya pihak kelurahan yang membuat surat keterangan (suket) palsu. 

"Kami temukan seorang lurah mengeluarkan surat keterangan itu. Sudah dilaporkan oleh tim ke kepolisian," kata dia usai mengahadiri workshop tim pemenangan Anies-Sandi sekaligus evaluasi di kantor DPP Gerindra, Jakarta Selatan, Rabu (1/3).

Mantan mendikbud ini menilai, tindakan yang dilakukan pihak kelurahan dengan mengeluarkan suket yang diduga palsu itu mencederai Pilkada DKI. Sebab, tindakan tersebut seolah membiarkan birokrasi menjadi pelaku pelanggaran Pilkada. "Kami ingin pastikan Pemda DKI netral, buktikan Pemda DKI tidak ikut terlibat operasi pemenangan salah satu calon," ujar Anies.

Mantan ketua komite etik KPK itu mengingatkan, jika Pemprov DKI terlibat, maka tim Anies-Sandi akan mengerahkan segala usaha untuk melawannya. Caranya, dengan mengajak seluruh warga Jakarta terlibat untuk melawan kecurangan.

"Maka dari itu bagi yang ada di birokrasi jangan main-main dengan pilkada DKI. Tanda-tanda itu ada, dan kami tidak akan menoleransi," ujar dia.

Sebelumnya, Anies juga menyebut banyak kejanggalan dalam putaran pertama Pilkada DKI Jakarta. Salah satu bentuk kejanggalan yang dia ungkap adalah terkait keanehan perolehan suara di tempat pemungutan suara (TPS) tertentu.

"Dari evaluasi atas hasil perolehan suara kemarin dan kami melihat ada banyak TPS yang hasilnya, kalau istilah saya 'lucu', dengan beberapa TPS," kata dia. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika