REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Laut di Indonesia dikotori dengan banyak sampah. Hal itu dinilai telah membahayakan karena sampah plastik ditemukan telah mencemari ikan.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Luhut Binsar Pandjaitan memberikan pidato kunci dalam Workshop Pegelolaan Sampah Laut 2017 di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (27/2). Dalam workshop yang dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LKH) Siti Nurbaya, Dubes Denmark Casper Klynge, akademisi dan bupati serta walikota dari 20 daerah itu, Luhut mengatakan masalah sampah di laut sudah menjadi persoalan yang serius.
Mengutip hasil penelitian World Bank pada 2015, ia menyebutkan 30 persen sampah yang masuk ke laut berupa plastik. Salah satu efeknya, kata Luhut, plastik-plastik tersebut dimakan oleh ikan yang kemudian menjadi konsumsi manusia.
Untuk mengetahui seberapa buruk pengaruh sampah plastik terhadap ikan, Luhut menyebutkan hasil studi yang dilakukan oleh Universitas Hasanuddin di Pasar Paotere Makassar, pada 2015 lalu. "Sebanyak 28 persen ikan dari 55 persen spesies yang menjadi sampel di perutnya ditemukan plastik antara 0,1-1,6 mm," tutur Luhut lewat siaran pers, Senin (27/2).
Ia menerangkan lama-kelamaan sampah plastik yang ada di dalam tubuh ikan itu akan terurai dan menjadi merkuri. Apabila dikonsumsi dalam waktu yang panjang, kata dia, akan menyebabkan kanker, alergi hingga mutasi gen. "Bisa-bisa hidung anak cucu kita pindah kebelakang," ujar Luhut.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya membenarkan kondisi darurat sampah di Indonesia. Menurutnya, selama 10 tahun, jumlah sampah terutama di perkotaan menunjukkan tren kenaikan. “Pada 2005 timbunan sampah sebanyak 11 persen, naik menjadi 15 persen pada 2015,” tutur Siti mengutip data Dewan Adipura Nasional.
Sampah di darat, yang mayoritas berasal dari kegiatan sehari-hari masyarakat, kemudian turut mencemari laut. “Pada pandangan saya, kondisi sampah sudah cukup darurat di Indonesia terutama bila kita bandingkan dengan agenda-agenda nasional yang berasosiasi dengan kondisi lingkungan yang bersih seperti target destinasi wisata,” ujarnya.
Siti melihat belum ada langkah-langkah kabupaten dan kota yang mampu menyelesaikan masalah sampah secara ideal dan tuntas. Tak ingin hal ini terjadi, kedua menteri ini sepakat untuk segera mengambil langkah konkret. Menko Luhut meminta semua pemangku kepentingan, yakni pemerintah pusat, daerah, perguruan tinggi, dan LSM bahu-membahu membuat langkah penanganan yang terintegrasi dan kontinyu. “Semua peraturan perundang-undangan sudah ada. Tinggal bu Siti (Menteri LHK), kita komitmen supaya langsung turun ke bawah,” katanya.
Menteri LHK meminta masyarakat juga berperan untuk mengurangi pemanfaatan plastik agar tidak mencemari lingkungan. “Pengelolaan sampah di titik-titik sumber sangat bermanfaat untuk mengurangi sumber pengeluaran pada bagian hilir dengan menggunakan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle),” ujarnya. Bila hal tersebut dilakukan, dia berharap, pada 2025, pemanfaatan sampah dapat dikurangi hingga 70 persen persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
