Senin 27 Feb 2017 15:53 WIB

Utusan PBB Ingin Negara Lain Ikuti Program Perlindungan Anak Indonesia

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Agus Yulianto
Pelajar menunjukan Kartu Indonesia Pintar (KIP) saat menunggu kedatangan Presiden Jokowi pada Pembukaan Rembuknas 2017 di JiExpo, Kemayoran, Jakarta.
Foto: Republika/ Wihdan
Pelajar menunjukan Kartu Indonesia Pintar (KIP) saat menunggu kedatangan Presiden Jokowi pada Pembukaan Rembuknas 2017 di JiExpo, Kemayoran, Jakarta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Utusan khusus Sekretaris Jenderal PBB dalam hal Kekerasan terhadap Anak, Marta Santos Pais, menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka. Dalam pertemuan ini, Marta menyoroti berbagai upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap anak-anak yang dilakukan oleh Indonesia.

Ia pun menyampaikan komitmen pemerintah Indonesia untuk mengatasi kesenjangan kehidupan anak-anak di berbagai bidang termasuk pendidikan dan kesehatan. Menurut Marta, program dan langkah-langkah pencegahan kekerasan terhadap anak yang dilakukan pemerintah Indonesia berbeda dari negara lainnya.

"Apa yang Indonesia lakukan untuk mendukung keluarga, anak-anak miskin, memastikan masyarakat di pedalaman mendapatkan akses kesehatan dan pendidikan, dapat mempersempit kesenjangan," kata Marta usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (27/2).

Marta juga mengatakan, angka pernikahan anak di Indonesia tergolong masih tinggi. Ia menyebut terdapat sekitar 25 persen perempuan menikah di bawah usia 18 tahun. Karena itu, angka kematian ibu melahirkan di bawah usia 18 tahun juga tergolong masih tinggi.

"Kesehatan ibu juga terpengaruh, bahkan mereka juga bisa kehilangan nyawa. Mereka melahirkan bayi dengan berat yang ringan, artinya kehidupan bayi tersebut juga terancam," ucapnya.

Tak hanya itu, perempuan yang menikah di bawah umur juga tak bisa kembali melanjutkan pendidikannya. Sehingga juga dapat berpengaruh terhadap potensi SDM bangsa Indonesia. Karena itu, Marta mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak.

Berbagai langkah pemerintah untuk mengatasi permasalahan kekerasan anak, kata Marta, dapat menjadi contoh bagi negara lain. Misalnya saja, program Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk mendukung pendidikan anak. "Kita ingin upaya Indonesia ini dilihat dan diikuti oleh negara lainnya di dunia," kata Marta.

Diharapkan, upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi kekerasan terhadap anak serta peningkatan kesejahteraan ini dapat disampaikan dalam agenda tahunan PBB di New York pada Juli nanti.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement