REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Selatan (Sumsel) Widodo mengingatkan kepada seluruh sekolah di daerah tersebut yang akan melaksanakan ujian nasional (UN) jangan memaksakan diri untuk melaksanakan UN Berbasis Komputer (UNBK).
“Jika sekolah belum mampu untuk ikut melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer tahun ini, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan meminta kepada pihak sekolah agar tidak memaksakan diri untuk ikut program tersebut,” kata Widodo, Kamis (23/2).
Menurut Widodo bagi sekolah-sekolah yang belum mampu melaksanakan UNBK masih tetap bisa melaksanakan UN secara manual atau menggunakan kertas.
Kepala Dinas Pendidikan Sumsel mengingatkan bahwa ujian dengan memakai sarana komputer merupakan pelengkap. “Saya ingatkan, sekolah tidak boleh memaksakan diri apalagi kalau sampai memberatkan para orangtua murid untuk melaksanakan UNBK. Apalagi yang tidak mampu secara keuangan dipaksakan untuk membayar demi pelaksanaan UNBK,” ujarnya.
Untuk pelaksanaan UNBK SMA dan SMK 2017, Dinas Pendidikan Sumsel telah mengajukan permohonan bantuan komputer ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Kepala Dinas Pendidikan Sumsel Widodo melalui Kepala Bidang SMK Erlina mengatakan, “Dinas Pendidikan Sumsel telah mengajukan permintaan bantuan sebanyak 3.164 unit komputer dan 94 server untuk pelaksanaan UNBK 2017.”
Menurut Erlina, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat ini telah menyediakan komputer yang akan dibagikan kepada sekolah-sekolah di seluruh Indonesia.
“Berdasarkan usulan dan permintaan dari sekolah-sekoah yang disampaikan ke Dinas Pendidikan Sumsel permohonan tersebut sudah diteruskan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,” ujarnya.
Dinas Pendidikan Sumsel mengajukan permohonan bantuan sebanyak 3.164 unit komputer. “Apakah permohonan itu akan dikabulkan atau tidak, kami belum tahu. Tetapi Dinas Pendidikan Sumsel sudah berusaha untuk mendapatkan bantuan komputer bagi kelancaran pelaksanaan UNBK 2017,” ujar Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Sumsel.
Ikuti Whatsapp Channel Republika