REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon menyebutkan pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengatakan demokrasi sudah kebablasan, bak pernyataan pengamat. Menurutnya, perkataan demokrasi kebablasan yang diucapkan oleh orang nomor satu itu hanya sebatas retorika.

"Saya kira itu retorika. Presiden kan punya kewenangan kekuasaan, kalau demokrasi itu dianggap kebablasan bagaimana supaya tidak kebablasan berarti kan harus ada aturan," jelas Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (23/2).

Fadli berpendapat, seharusnya pemerintah bersama DPR RI mengubah produk undang-undang atau melalui perubahan sistem untuk membuat aturan agar demokrasi di Indonesia tidak kebablasan.

Namun kata Fadli, yang ada justru seperti pernyataan pengamat. Tidak punya langkah konkret untuk mengembalikan situasi menjadi tak lagi kebablasan.

Sementara Politikus Gerindra lainnya, Ahmad Muzani menyatakan, memang demokrasi Indonesia ada sedikit kebablasan. Tapi sisi lain pemerintah juga menerapkan pembatasan yang sangat ketat sekali.

Akibat pembatasan itu, menimbulkan suasana  ketakutan pada masyarakat, aktivis, dan juga para ulama yang hendak mengeluarkan pendapatnya.

“Pemerintah seperti ketakutan dan cemas ketika kemudian terus menerus diserang,” tutup anggota Komisi I DPR RI itu.

Baca juga,  Pemuda Muhammadiyah Tanggapi Pernyataan Jokowi Soal Demokrasi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika