REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman menilai pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut demokrasi di Indonesia cenderung kebablasan adalah pendapat subjektif. Menurutnya, daripada mempersoalkan apakah demokrasi saat ini sudah kebablasan atau tidak yang sangat relatif, lebih baik pemerintah serius menciptakan hukum yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Karena itu, daripada mempermasalahkan apakah demokrasi kita sekarang kebablasan atau tidak, lebih baik pemerintah serius dan fokus memberi jaminan hukum yang jelas atas hak-hak rakyat menyampaikan aspirasi," kata Sohibul saat dihubungi pada Kamis (23/2).
Menurutnya, pemerintah juga harus tegas dalam menegakkan hukum adil tanpa tebang pilih. Hal itu menjadi penting, karena demokrasi memiliki dua sisi yang saling melengkapi dan menyeimbangkan, yaitu antara kebebasan dan tanggung jawab.
"Nah untuk menjamin keduanya berjalan dengan baik, harus ada perlindungan hukum yang jelas atas kebebasan sekaligus harus ada penegakan hukum yang tegas bagi yang tidak bertanggung jawab," kata Sohibul.
Kesan yang terjadi hari ini pemerintah justru bertindak represif-intimidatif dan diskriminatif dalam melakukan penegakan hukum. Tak ayal, hal itu yang kemudian menciptakan kondisi seperti yang dikeluhkan saat ini. "Makanya saya yakin kalau pemerintah bisa memberi jaminan hukum yang jelas pada kebebasan beraspirasi dan menegakkan hukum dengan tegas dan tidak tebang pilih, maka demokrasi kita akan sehat," katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memberi pernyataan dalam pidatonya yang menyinggung demokrasi di Indonesia saat ini yang cenderung kebablasan. Menurutnya pula, kondisi semacam itu membuka peluang terjadinya praktik artikulasi yang ekstrem seperti liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, sektarianisme dan terorime.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
