REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Pemerintah memberikan secara langsung bantuan pangan nontunai di 44 kab/kota di seluruh Indonesia. Program ini menjadi komitmen Pemerintah membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan. Tak hanya itu, program ini dinilai bisa lebih tepat sasaran dan tepat manfaat.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayan (PMK) Puan Maharani mengatakan, bantuan pangan nontunai (BPNT) secara bertahap akan menggantikan bantuan yang diberikan dalam bentuk subsidi beras sejahtera (rastra). BPNT yang akan disalurkan kepada 1,2 juta keluarga penerima diharap bisa memberikan banyak manfaat dibandingkan bantuan tunai.
"Fasilitas ini memungkinkan keluarga penerima manfaat membeli bahan pangan yang diinginkan keluarga. Penerima manfaat dapat memilih bahan makanan yang akan dipilih," kata Puan dalam peluncuran BPNT, Kamis (23/2).
Puan menuturkan, keluarga penerima manfaat ini nantinya akan memiliki kartu keluarga sejahtera (KKS) untuk membeli pangan di berbagai penyedia bahan pangan yang bekerjasama dengan Pemerintah, salah satunya adalah warung Elektronik atau (e-warung).
Namun, untuk bahan pangan yang baru bisa dibeli dengan produk BPNT adalah gula dan beras. Kedua bahan ini telah disiapkan dan akan didistribusikan ke seluruh daerah yang nantinya berdekatan dengan masyarakat penerima BPNT. Ke depan, bahan pangan yang bisa dibeli dengan cara ini seperti telur dan minyak.
Puan menilai, selain bisa dimanfaatkan untuk membeli sejumlah kebutuhan bahan pokok, program ini juga memberikan dorongan kepada masyarakat agar memiliki kesempatan menabung. Sehingga keluarga yang mendapatkan bantuan ini diharap tidak menghabiskan semua bantuan yang diberikan Pemerintah, tapi menggunakan dana seperlunya kemudian sisa bantuannya ditabung.