REPUBLIKA.CO.ID, PURBALINGGA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengawasi para kepala daerah yang berlatar belakang dinasti. Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK Basariah Panjaitan.

"KPK terus memantau kepala daerah yang mulai membentuk dinasti," kata Basariah di Purbalingga, Rabu (22/2).

Pernyataan tersebut disampaikan pada acara Sosialisasi dan Implementasi Tindak Pidana Korupsi di Pendopo Dipokusumo, Purbalingga. Basaria mengatakan, dalam dinasti politik biasanya akan terjadi konflik kepentingan.

"Dinasti itu akan meneruskan kepentingan keluarganya dengan cara meraih jabatan kepala daerah kembali," ujarnya.

Basariah juga mencontohkan yang dimaksud dengan dinasti politik adalah jabatan yang sebelumnya dijabat suami, lalu pada periode berikutnya dijabat anggota keluarga yang lain. "Misalnya, sebelumnya suaminya jadi bupati, kemudian gantian istrinya dan sekarang anaknya, itu termasuk politik dinasti," katanya.

Ia juga menambahkan, berdasarkan catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mengungkap saat ini ada 58 dinasti politik. Selain itu, Basariah kembali mengingatkan para pejabat untuk menjaga integritas dan menjunjung komitmen untuk tidak melakukan korupsi.

"Apa enaknya berada di penjara, saya mencoba duduk disitu setengah jam saja, rasanya sudah stres dan sakit," katanya.

Biasanya, kata dia, mereka yang masuk penjara KPK akan sakit dan stres akibat persoalan yang dibuatnya sendiri. "Biasanya setiap saya datang di suatu daerah, tidak lama ada yang tertangkap," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika