REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sosial Khofifah Indar Parawarsa menemui mendatangi Istana Negara untuk bertemu Presiden. Kedatangan ini guna memparkan program Kementerian Sosial salah satunya bantuan pangan nontunai.
Khofifah menuturkan, pihaknya telah siap untuk menyalurkan bantuan pangan nontunai yang akan diberikan serentak pada 23 Februari. Dari daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) 1,4 juta keluarga penerima masih ada sisa yang diusulkan untuk dikirimkan ke daerah yang telah memiliki e-warung, karena masih ada satu kota dan enam kabupaten yang secara khusus kecamatannya sudah diluncurkan program ini.
Kemudian untuk bantuan sosial non tunai dari Program Keluarga Harmoni (PKH), terdapat tiga juta keluarga penerima bansos yang sebenarnya sudah bisa menerima bantuan tersebut melalui ATM. "Memang perlu edukasi supaya mereka bisa gunakan sesuai kondisionalis, jadi untuk tambahan pemenuhan alat-alat sekolah temasuk bayi dan balitanya, juga ibu hamil," kata Khofifah, Jumat (17/2).
Menurut Khofifah, bantuan pangan nontunai yang mencapai 1,6 triliun dan digunakan bagi 1,4 juta keluarga penerima saat ini mengalami peningkatan dalam hal mutu. Jika tahun-tahun lalu bantuan pangan ini diberikan beras dengan kualitas medium dan medium plus, saat ini mereka mulai mampu beralih ke beras kuaitas preium, premium plus. Bahkan di beberapa daerah ada yang menggunakan bantuan ini untuk membeli beras super.
Hal serupa terjadi pada pembelian produk gula. Dengan kualitas yang baik untuk pangan yang diberikan Pemerintah, maka masyarakat mampu mendaparkan gula yang lebih bagus kualitasnya. Khofifah menuturkan, saat ini Pemerintah fokus memberikan bantuan yang berkualitas bagi masyarakat kurang mampu. Untuk bantuan pangan akan dimasukan saldo sebesar Rp 110 ribu setiap bulan. Sedangkan bagi keluarga PKH akan diberikan setiap empat kali dalam setahun.
"Uang ini tidak akan hangus kalau tidak digunakan untuk membeli pangan. Malahan bisa dicairkan untuk membeli barang lain," ujar Khofifah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika