REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Peretasan portal (web) KPU tidak perlu membuat gusar masyarakat karena Indonesia tidak menggunakan sistem "electronic vote" atau pemungutan suara dengan sistem digital sehingga tidak akan mengubah hasil perolehan suara, kata pakar keamanan siber Pratama Persadha.
Pratama yang juga Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi atau Communication and Information System Security Research Centre (CISSReC) mengemukakan hal itu terkait dengan ramainya perbincangan publik di media sosial soal peretasan web KPU pascapencoblosan pilkada serentak, 15 Februari 2017.
Web KPU sendiri diberitakan sempat hampir mengalami "down" yang ditengarai karena aksi peretas yang oleh banyak pihak dianggap sebagai serangan dari pihak luar negeri. Pratama mengatakan bahwa Indonesia masih memakai cara tradisional dalam pilkada kali ini.
Jadi, web KPU hanya sebagai salah satu sarana jembatan informasi, bukan termasuk dalam sistem pemilu itu sendiri. "Suara sah dihitung dari berkas TPS sampai ke pusat. Jadi, selama berkas dipegang setiap pasangan calon, saya rasa tidak akan ada masalah," kata Pratama yang pernah sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Pengamanan Sinyal Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg).
Walaupun demikian, Pratama menyarankan agar KPU memperkuat keamanan sistemnya. "Meski tidak menjadi bagian integral sistem perhitungan suara dalam pemilu dan pilkada di Tanah Air, web KPU akan tetap dianggap masyarakat sebagai salah satu rujukan terbaik pelaksanaan dan hasil pemilu," ucapnya.
Kendati bukan bagian integral perhitungan suara, lanjut dia, peretasan terhadap web KPU tetap menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Bahkan, akan terjadi kebingungan mana informasi yang bisa dipercaya.
Pria asal Cepu Jawa Tengah itu berpendapat bahwa KPU juga sebaiknya melakukan audit keamanan sistem informasi di lingkungannya secara berkala. Ada Lembaga Sandi Negara yang sudah berpengalaman mengamankan sistem informasi milik pemerintah.
"Audit keamanan sistem informasi KPU sangat penting, utamanya mengetahui mana saja bagian yang perlu mendapatkan peningkatan keamanan," katanya.
Selain itu, juga yang penting adalah peningkatan kesadaran keamanan siber di lingkungan KPU, tidak terkecuali para komisionernya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
