REPUBLIKA.CO.ID, SUMBAWA BARAT -- Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang menerbitkan Kartu Pariri dan Bariri sebagai solusi mengatasi kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi di wilayahnya.

Dalam siaran kepada Republika.co.id, Kartu Pariri diberikan kepada masyarakat lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas. Adapun pencairan, Pemkab Sumbawa Barat menggandeng empat bank, antara lain BRI, Mandiri, BNI, dan Bank NTB. Sementara Kartu Bariri merupakan bantuan langsung berupa permodalan usaha tanpa bunga, bantuan alat tangkap ikan untuk nelayan, dan lain sebagainya.

"Apa yang dilakukan Sumbawa Barat sejalan dengan strategi nasional keuangan inklusif yang digariskan oleh Presiden karena dalam penyalurannya menggandeng perbankan," kata Khofifah saat pengukuhan 723 agen program daerah pemberdayaan gotong royong (PDPGR) di Lapangan Upacara Graha Fitrah, Sumbawa Barat, Kamis (16/2).

Menurut Khofifah, keberadaan kartu ini tidak berseberangan dengan program pemerintah seperti bansos disabilitas maupun bansos lansia yang didanai melalui APBN. Sebaliknya, kartu ini berfungsi 'menambal' dan memperluas pelayanan kepada masyarakat miskin namun pembiayaan melalui APBD.

"Jadi mereka yang belum terjangkau program pemerintah pusat bisa dijangkau oleh pemerintah daerah. Sinergitas pusat daerah seperti ini akan semakin mempercepat penanggulangan kemiskinan di daerah," ujarnya.

Mensos mengucapkan terima kasih kepada Bupati Sumbawa Barat, W Musyarifin yang telah berkomitmen penuh dalam menanggulangi kemiskinan. Menurut Khofifah, Kartu Pariri yang berfungsi sebagai jaring pengaman sosial bagi lansia dan disabilitas adalah yang pertama di Indonesia.

Begitu juga dengan Kartu Bariri yang berfungsi sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat. "Saya berharap apa yang dilakukan Sumbawa Barat bisa menular ke kabupaten/kota lain di Indonesia. Minimal di Provinsi NTB," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika