REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Nanggroe Aceh Darusalam dan DKI Jakarta membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah.
"Dalam Pilkada serentak kali ini, daerah yang membutuhkan perhatian khusus adalah Aceh dan DKI karena tensinya tinggi," kata Tjahjo seusai menunaikan hak politiknya di Komplek Widyachandra, Jakarta, Rabu (15/2).
Pilkada Aceh diikuti enam calon gubernur dan wakil gubernur di mana empat di antaranya mantan petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang kini bertekad mengabdikan diri untuk Aceh.
Enam pasangan calon tersebut yaitu Muzakir Manaf-Teuku Ahmad Khalid, Zakaria Saman-Teuku Aldiansyah, Zaini Abdullah-Nasaruddin, Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah, Abdullah Puteh-Sayed Mustafa Usab dan Tarmizi Abdul Karim-Teuku Machsalmina Ali.
Sementara itu, dalam Pilkada DKI ada tiga pasangan calon yang bersaing memperebutkan kursi pimpinan DKI Jakarta, yakni pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Syaiful Hidayat dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.
Atas pertimbangan situasi yang menurutnya bertensi tinggi di kedua wilayah tersebut, Tjahjo menyebut dirinya akan melakukan pemantauan proses pemilihan para pemimpin daerah di seluruh Indonesia tersebut di kantor kementerian.
"Hari ini langsung akan saya monitor dari kantor, mudah-mudahan nanti begitu selesai hari pemilihan ini, tidak akan terjadi masalah apapun," ujar Tjahjo.
Kendati demikian, Tjahjo menegaskan dirinya tidak hanya memantau dua daerah dengan tensi tinggi tersebut saja, akan tetapi juga memantau proses Pilkada di daerah lainnya dengan problematikanya masing-masing.
Dia mencontohkan Pilkada di Pati, Jawa Tengah yang hanya diikuti calon tunggal, Pilkada Buton yang juga diikuti calon tunggal, namun sang calon saat ini tersangkut masalah hukum. Lalu ada Pilkada di Dogiyai yang memiliki masalah ditolaknya salah satu calon oleh panitia pengawas pemilihan, serta Pilkada Sulawesi Barat yang dinilai kementerian memiliki tingkat kecurangan masif mulai dari manipulasi data dan politik uang.
"Semua pasti kami pantau perkembangannya. Sanksi kecurangan tegas, yang menerima juga terkena sanksi berat. Pilkada itu bisa sukses kalau sudah enggak ada politik uang, netralitas aparatur negara, dan partisipasi, mudah-mudahan tingkat partisipasi naik," tutur Tjahjo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika