REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kapolda Metro Jaya, Irjen M Iriawan mulai mencium adanya indikasi pemaksaan terhadap masyarakat untuk memilih pasangan tertentu dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Iriawan menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas siapa pun yang melakukan hal yang melanggar undang-undang tersebut.

Menurut dia, pihak yang melakukan pemaksaan tersebut bahkan dapat dikenakan pidana. "Saat ini yang paling penting adalah adanya indikasi penekanan pada pemilih untuk memilih pasangan tertentu. Itu tak boleh, ancamannya ada," ujar Iriawan kepada wartawan saat menyambangi Markas Kodam Jaya, Cawang, Jakarta Timur, Senin (13/2).

Selain itu, kata Iriawan, yang menjadi perhatiannya adalah adanya politik uang. Menurut dia, memang sejauh ini belum ada laporan dan temuan soal politik uang. Namun, pihaknya perlu mencegah terjadinya money politic tersebut. "Sebab itu kami membentuk operasi tangkap tangan politik uang. Dan undang-undang mengatur demikian," ucap dia.

Dalam mengamankan proses pemilihan gubernur DKI Jakarta, Polda Metro Metro Jaya dan Kodam Jaya akan menerjunkan puluhan personelnya. Mereka akan diterjunkan ke sejumlah titik untuk mengawasi terjadinya serangan fajar pada 15 Februari nanti. 

"Saya ingatkan kembali, kalau ada (pemaksaan, money politic, serangan fajar) nanti ada pidana yang mengatur," kata Mantan Kapolda Jawa Barat tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika