Ahad 12 Feb 2017 18:09 WIB

Telur dan Kacang Dikaji Jadi Komoditas Bantuan Sosial

Rep: Binti Sholikah/ Red: Indira Rezkisari
Telur ayam.
Foto: Republika/Agung Supriyanto
Telur ayam.

REPUBLIKA.CO.ID,  SURABAYA – Kementerian Sosial RI tengah mengkaji komoditas bantuan sosial untuk disalurkan kepada masyarakat miskin. Saat ini, beras dan gula menjadi komoditas utama yang disalurkan kepada keluarga penerima manfaat (KPM).

Kemensos telah menyalurkan bantuan beras dan gula melalui bantuan pangan non-tunai (BPNT). Bantuan ini disalurkan melalui kartu keluarga sejahtera (KKS) dimana setiap KPM menerima bantuan Rp 110 ribu per bulan. Saldo tersebut bisa dibelanjakan beras dan gula di agen-agen e-waroeng, agen bank Himbara, serta agen Rumah Pangan Kita (RPK).  

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, untuk tahap awal sampai Maret 2017 komoditas yang disalurkan baru beras dan gula. Nantinya akan ada komoditas lain untuk memenuhi gizi masyarakat penerima bantuan.

“Beberapa daerah usul komoditas telur, tapi Menteri Kesehatan usul kacang-kacangan. Sehingga kami sedang mencari formula di mana di situ akses telur mudah ya telur, kalau produk kacang-kacangan bisa suplai ya kacang-kacangan,” kata Mensos kepada wartawan seusai penyerahan BPNT di GOR Bung Tomo, Pakal, Surabaya, Ahad (12/2).

Menurutnya, variasi komoditas tersebut untuk memenuhi gizi masyarakat Indonesia terutama dari keluarga miskin dan kurang mampu. Komoditas tersebut akan diintegrasikan dengan daerah yang memproduksi telur maupun kacang-kacangan.

“Ini sedang kami petakan mana yang beras gula telur dan beras gula kacang-kacangan, bahkan bisa beras gula telur kacang-kacangan,” imbuhnya.

Bantuan pangan tersebut juga disesuaikan dengan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan hampir 79 persen kebutuhan masyarakat miskin untuk pangan. Dimana lima pengeluaran pangan terbesar yakni, beras yang mencapai 39 persen, disusul telur, rokok, gula, dan mi instan.

Di Surabaya, jumlah keluarga yang menerima BPNT sebanyak 72.590 KPM. Total bantuannya senilai Rp 99,56 miliar. Secara nasional, pada 2017 BPNT dilaksanakan di 51 kota/kabupaten dengan sasaran 1,4 juta KPM.

Seberapa tertarik Kamu untuk membeli mobil listrik?

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement