REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Anggaran untuk Kepolisian Republik Indonesia (Polri) diperkirakan meningkat menyusul adanya kegiatan pengamanan Pilkada Serentak 2017. Total biaya untuk pengamanan pilkada ini ditaksir mencapai puluhan miliar rupiah.  

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto menuturkan besaran kenaikan anggaran tersebut tergantung dinamika yang terjadi menjelang pelaksanaan pemungutan suara pada 15 Februari 2017. "Peningkatan anggaran Polri dalam hal pengamanan pilkada, itu banyak dipengaruhi variabel-variabel dan dinamika dalam pilkada itu sendiri," tutur dia saat di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (11/2).

Rikwanto mengatakan, kepolisian sudah mempunyai rencana anggaran dalam kondisi pengamanan yang normal. Ada pembagian untuk sepertiga kekuatan, seperlima kekuatan, dan juga dua per tiga kekuatan."Nah untuk penghitungan penghitungan suara nanti, pencoblosannya atau pemungutannya, itu dua per tiga kekuatan. Jadi kita punya rencana anggaran seperti itu," ujar dia.

Anggaran tersebut bisa bertambah menjadi anggaran kontijensi, jika terjadi sejumlah aksi menjelang maupun saat pemungutan hingga penghitungan suara nanti. "Ini bisa bertambah menjadi anggaran kontijensi, dalam kaitan apabila dalam dinamikanya ditemukan banyak aksi. Unjuk rasa atau aksi apapun yang itu butuh pengerahan pasukan besar. Nah ini membutuhkan biaya," tutur dia.

Dalam kesempatan itu, Rikwanto mengakui anggaran tersebut sebetulnya belum cair. Meski begitu, cair atau belumnya anggaran tersebut, kepolisian tetap akan melakukan pengamanan proses pilkada ini.

Rikwanto enggan menyebutkan angka pasti besaran anggaran yang dibutuhkan untuk pengamanan pilkada. Namun, ia mengungkap kisaran anggarannya mencapai puluhan miliar rupiah. "Puluhan miliar," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika