REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan penemuan KTP elektronik (KTP-el) palsu dari Kamboja tak terkait dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Menurut dia, kasus KTP-el palsu tersebut murni kasus kejahatan yang dilakukan oleh para sindikat.

"Itu tidak ada kaitannya dengan pilkada. Itu sindikat, cyber crime yang mau bermain kejahatan di sini saja. Sudah kita laporkan. Kan tim Kemendagri sudah ke sana. Saya kira berapa ratus ribu atau 1 juta. Eh hanya 36," ujar Tjahjo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (10/2).

Ia menjelaskan, daftar pemilih tetap sudah terdata dengan baik di tempat pemungutan suara (TPS). Sehingga, warga yang tidak memiliki KTP Jakarta tidak bisa ikut mencoblos dalam Pilkada DKI Jakarta.

"Pada prinsipnya semua data di TPS itu terdata. Jadi kalau orang di luar Jakarta, orang Bogor dia ikut mau nyoblos, ya enggak bisa. Dia dobel saja, Anda semampu kita sehari paling enggak kan 2-3 TPS. Itu enggak bisa karena kelihatan datanya," kata Tjahjo.

Sebelumnya, ditemukan paket berisi KTP-el palsu di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang. Paket KTP-el palsu itu dikirim dari Kamboja. Menurut Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi, pengiriman paket tersebut dilakukan melalui jasa pengiriman Federal Express (FedEx).

Kasus ini pun saat ini tengah didalami bersama dengan Direktorat Jenderal Pajak, kepolisian, dan Kementerian Dalam Negeri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika