REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius bersama Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa menemui 75 Warga Negara Indonesia (WNI) yang dideportasi dari Turki karena terindikasi dalam kelompok radikal Islamic State of Iraq Syriah (ISIS). Pertemuan tersebut dilaksanakan di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Kemensos, Cipayung, Jakarta, Senin (6/2).
“Kemarin sore saya bersama Menteri Sosial menemui mereka yang mau masuk ke Suriah. Ada sebanyak 75 orang, 41 orang dewasa dan 34 diantaranya tergolong masih anak-anak yang dibawa oleh orangtuanya kesana (Suriah). Diantaranya ada yang sudah tinggal selama 11 bulan, bahkan ada yang 1 tahun," kata Kepala BNPT Suhardi Alius di kantor perwailan BNPT di salah satu Gedung Kementerian, Jakarta, Selasa (7/2).
Lebih lanjut Kepala BNPT mengatakan bahwa sejauh ini diketahui mereka yang dideportasi oleh otoritas pemerintah Turki ada sebanyak 75 WNI. serta otoritas pemerintah Singapura sebanyak 2 WNI dan satu WNI berasal dideportasi oleh Pemerintah Jepang. "Saat itu mereka masih di Turki, belum berada di Suriah. Karena oleh pemerintah (setempat) kita tidak boleh masuk ke sana (Suriah),” ujar Kepaa BNPT menjelaskan
Untuk selanjutnya pihaknya akan mendalami lebih lanjut mengenai alasan para WNI tersebut yang berkeinginan untuk masuk ke Suriah, apalagi negara tersebut sampai saat ini masih dilanda konflik,. Yang pasti menurutnya, kepindahan tersebut lebih karena masalah ideologi yang mereka anut.
“Kami masih akan terus mendalami alasan lain kepindahan mereka kesana, mengapa mereka memaksa untuk masuk ke negara Suriah, apakah mereka benar terlibat atau tidak (dengan kelompok radikal). Yang pasti alasan dasar kepergian mereka ke Suriah lebih karena keinginan untuk berhijrah. Tentunya ini masalah ideologi. Mindset yang berbeda,” ujar alumni Akpol tahun 1985 ini.
Dikatakan mantan Kabareskrim Polri ini, diantara para WNI yang dideportasi tersebut juga terdapat keluarga Triyono yang merupakan mantan pegawai Kementerian Keuangan yang dideportasi oleh Pemerintah Turki beberapa waktu lalu.
"Terkait penanganan para WNI yang dideportasi itu, saya berterimakasih kepada Kementerian Sosial yang sudah melayani keluarga yang ditampung di RPSA Bambu Apus Cipayung Jakarta Timur ini. Seperti program kita bahwa kami menggandeng 25 Kementerian atau Lembaga dalam penanganan kasus terorisme, termasuk salah satunya dengan Kementerian Sosial ini,” ujar mantan Sekretaris Utama (Sestama) Lemhanas RI ini.
Untuk itu Kepala BNPT pun mengucapkan terima kasih atas peran serta dan kerja keras Kemensos yang telah memfasilitasi dan melayani WNI yang telah dideportasi dari Turki tersebut dengan baik. “Karena kami tidak bisa bekerja sendirian, tentunya diperlukan keterlibatan Kementeian/Lembaga lainnya juga. Di tempat tersebut (RPSA) para WNI tersebut akan mendapatkan bimbingan agar tidak trauma,” ujar mantan Kadiv Humas Polri ini.
Menurutnya, pendampingan yang dilakukan Kemensos ini akan menjadi modal bagi para WNI tersebut sebelum nantinya seluruh WNI tersebut kembali ke kampung halamannya masing-masing. “Karena kami mensinyallir kemungkinan masih ada lagi yang dideportasi. Pemerintah Turki pun tidak mengizinkan masuk kesana karena negarnya masih mengalami konflik,” kata pria kelahiran Jakarta, 10 Mei 1962 ini mengakhiri.
Seperti diketahui, saat ini, sebanyak 75 WNI tersebut ditampung di RPSA Bambu Apus, Jakarta Timur. Selama di Bambu Apus mereka mendapatkan layanan trauma healing dan trauma counseling, terutama kepada anak-anak sebelum nantinya mereka kembali ke daerah masing-masing.
Mayoritas WNI yang dideportasi berasal dari wilayah Jawa Timur dan umumnya berpendidikan tinggi. Rata-rata antara satu dengan yang lainnya masih memiliki hubungan saudara, namun ada juga yang karena diajak oleh temannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika