REPUBLIKA.CO.ID, AMBON -- Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menggelar Konferensi Kerja Nasional (Kokernas) di Baileo Siwalima, Ambon, Selasa (7/2). Konferensi diikuti seluruh pengurus PWI dari 34 provinsi se-Indonesia.
Konkernas dipimpin Ketua Dewan Kehormatan PWI Ilham Bintang, didampingi Sekjen PWI Pusat Hendry Bangun dan Ketua Bidang Organisasi Sasongko Tedjo. Kali ini, konkernas memasukkan pembahasan tentang isu terkini di dunia jurnalis, termasuk membahas verifikasi media massa Dewan Pers.
Hendry Bangun yang juga merupakan anggota Dewan Pers, menjelaskan syarat-syarat verifikasi media massa, dan hasil dari verifikasi saat ini cuma permulaan. Hal itu dikarenakan Dewan Pers akan terus melakukan verifikasi, terhadap seluruh media massa yang ada di Indonesia.
Sejumlah persyaratan verifikasi yang sempat disinggung seperti komitmen mematuhi kode etik dan kode perilaku wartawan, berstatus hukum tetap, dan mampu menunjukkan slip gaji wartawan sesuai upah minimum provinsi. Media massa harus pula mampu lindungi wartawannya, terutama yang bertugas di daerah rawan konflik.
Selain itu, media massa harus mampu menunjukkan alamat dan fisik kantor serta peralatan pers. Bagi media cetak seperti koran, harus mampu menyertakan nama dan alamat percetakan, sedangkan bagi media online (daring) atau siber harus membuat pedoman pemberitaan media siber.
"Semua syarat ini harus dipenuhi agar lolos verifikasi," kata Hendry, Selasa (7/2).
Konkernas turut mengkaji dan membahas materi Penyempurnaan Peraturan Dasar Peraturan Rumah Tangga (PD-PRT) PWI, dan Laporan Penyelenggaraan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) 2016. PD-PRT PWI merupakan acuan dasar organisasi yang secara periodic disempurnakan untuk menyesuaikan perkembangan dan dinamika organisasi.
Konkernas PWI di Lombok pada 7 Februaru 2016 lalu, telah mengamanatkan persiapan kembali draft penyempurnaan PD PRt XXVI tahun 2018 mendatang. Sementara, Uji Kompetensi Wartawan (UKW) jadi salah satu program utama PWI yang dibahas di Konkernas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika