REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Partai Demokrat, dalam keterangan rilisnya, menyebut adanya campur tangan kekuasaan dalam kompetisi pilkada DKI. Menanggapi hal ini, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi menegaskan sikap Presiden tak memihak pasangan calon tertentu dalam pilkada DKI Jakarta ini.

"Itu yang disebut presiden atau pemerintah, saya jubir presiden ya. Kalau presiden sikapnya jelas, bahwa dia berdiri di semua pada pasangan calon dan tidak memihak pada paslon tertentu," kata Johan di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/1).

Ia menyampaikan Presiden berkomitmen agar pelaksanaan pilkada dapat berlangsung secara demokratis dan juga transparan. "Dan presiden punya komitmen agar pelaksanaan pilkada itu berlangsung secara demokratis dan transparan," ucap dia.

Dalam keterangan rilis dari Partai Demokrat terkait dinamika pilkada DKI Jakarta, Demokrat melihat kompetisi Pilkada DKI Jakarta sudah tak adil dan tidak tertib. Dalam rilis yang ditandatangani Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Sekjen Hinca IP Pandjaitan itu, Demokrat menilai gejala ketidaknetralan negara beserta aparaturnya mulai tampak terlihat. Campur tangan kekuasaan dinilai telah melampaui batas.

Karena itu, Demokrat meminta negara dan pemerintahannya netral dalam Pilkada DKI Jakarta. Selain itu, Demokrat mendesak pemerintah mencegah terjadinya kecurangan secara manual maupun digital di Pilkada nanti demi tegaknya Pilkada yang jujur dan adil.

Kemudian, Demokrat juga berharap KPUD dan Bawaslu melaksanakan tugasnya dengan jujur, adil, dan profesional. KPUD dan Bawaslu harus mencegah dan menindak tegas semua bentuk pelanggaran.

Ikuti Whatsapp Channel Republika