REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kementerian dan lembaga dapat menyederhanakan pelaksanaan program-program prioritas.
"Saya minta sederhanakan proses yang rumit-rumit, yang bertele-tele, yang bersifat administrasif, bangun modifikasi yang bersifat lintas kementerian dan lembaga," kata Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas (ratas) Perencanaan dan Penganggaran Optimalisasi Pembangunan Nasional di Istana Bogor, Selasa (31/1).
Presiden berharap agar tidak ada lagi perencanaan dan penganggaran yang tidak sinkron satu sama lainnya.
"Kita tidak mau mengulang-ulang terus lagu lama, perencanaan dan penganggaran yang tidak 'nyambung', tidak sinkron antara yang direncakan beda dengan yang dianggarkan seolah-olah ada dua mesin, mesin perencanaan dan mesin anggaran, sehingga ke depan sedini mungkin pencapaian program-program prioritas itu betul-betul bisa maksimal dan tidak meleset dari sasaran yang kita ingin capai," kata Presiden.
Presiden meminta agar kebijakan yang diambil adalah money follow program yang artinya penempatan dana di program prioritas kementerian dan lembaga, bukan money follow function atau belanja dibagi secara merata kepada setiap tugas dan fungsi. "Saya juga ingin mengingatkan kembali kebijakan 'money follow program' betul-betul harus dijalankan tidak hanya sebatas label, tapi praktiknya 'money follow function'. Untuk itu saya minta Bappenas dan Kementerian Keuangan betul-betul mengawal proses ini," kata Presiden.
Misalnya dalam pertemuan trilateral dengan masing-masing kementerian dan lembaga tidak lagi hanya memenuhi tuntutan administrasi saja. "Tapi betul-betul riil, betul-betul konkret dimanfaatkan optimal untuk mendorong prinsip 'money follow program' terutama untuk pendanaan program prioritas nasional kita. Alokasi anggaran dan output yang akan dihasilkan masing-masing kementerian dan lembaga harus dicermati detail dan rinci dikaitkan dengan pencapaian sasaran prioritas yang telah berkali-kali saya sampaikan," kata Presiden.
Selanjutnya Presiden juga meminta agar masing-masing kementerian mau membongkar ego sektoral dan pola berpikir yang terkotak-kotak dan akan memperlambat proses. "Sebaliknya Bappenas tidak boleh terperangkap lagi gaya sektoral atau bahkan menjadi perpanjangan tangan kepentingan sektoral. Saya ingin tegaskan lagi terutama Bappenas dan Kementerian Keuangan bisa menjadi penjaga program-program prioritas dan menjaga dilaksanakannya 'money follow program'," kata Presiden. Untuk melaksanakan anggaran yang terintegrasi Presiden juga meminta ada pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung proses perencanaan dan penganggaran.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
