Selasa 31 Jan 2017 08:06 WIB

Mengganggu Khidmat Debat Pilkada, Pendukung Perlu Dievaluasi

Rep: Santi Sopia/ Red: Andi Nur Aminah
 Debat Publik Kedua Pilkada DKI Jakarta, Jumat (27/1).
Foto: Antara/Hafidz Mubarak A.
Debat Publik Kedua Pilkada DKI Jakarta, Jumat (27/1).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aksi para pendukung masing-masing pasangan calon dalam debat publik Pilkada Jakarta, pekan lalu, dinilai berlangsung riuh rendah. Keriuhan terjadi seringkali tidak terkendali. Teriakan-teriakan dukungan terlontar bukan pada saat yang disediakan.

Tidak jarang moderator harus berkali-kali mengingatkan tim pendukung untuk tetap tenang dan bertindak sopan serta menyampaikan yel-yel pada waktunya saja. Menurut Masykurudin Hafidz, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), keriuhan yang terjadi jelas menggangu kekhidmatan debat. Bukan hanya membutuhkan waktu lebih untuk menenangkan situasi tetapi juga mengganggu konsentrasi masyarakat Jakarta untuk mencerna materi dan gagasan calon yang disampaikan.

"Oleh karena itu, demi untuk menjaga kehidmatan debat, para pendukung yang sekaligus menjadi tim hore dari masing-masing pasangan calon perlu dievaluasi," kata Masykurudin dalam siaran pers yang diterima, Selasa (31/1).

Pada debat terakhir, menurutnya, perlu dipertimbangkan apakah perlu menghadirkan tim pendukung sebanyak seperti debat yang kedua. Kalaupun tetap dihadirkan, dia mengaratakan maka dapat dikurangi jumlahnya sehingga ketenangan dalam debat bisa dipastikan berjalan.

"Jangan sampai tujuan debat di mana masyarakat harus menerima materi dengan baik, terganggu dengan persoalan teknis dan keriuhan yang tidak perlu," tambahnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement