REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR RI Dewi Asmara meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjabarkan data atas alasan peredaran tiga jenis vaksin baru pada 2017. Ia khawatir Indonesia hanya menjadi uji coba negara lain.

"Jangan jadi uji coba vaksin luar negeri. Pemerintah beli vaksin padahal belum perlu sekali," kata dia dalam rapat koordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (30/1). Politisi Partai Golkar itu meminta pemerintah jangan terburu-buru dalam mengedarkan vaksin baru. Sehingga, ia meminta data kajian dari pemerintah atas kebutuhan dari peredaran vaksin baru. Ia juga mengingatkan pemerintah punya anggaran terbatas untuk sektor kesehatan.

Dewi mengingatkan, saat ini ada empat ilmuan Indonesia yang mematenkan hasil karya bidang kesehatan di Amerika Serikat (AS). Ia menyayangkan ilmuan-ilmuan handal Indonesia lebih memilih mematenkan hasil karyanya di negara lain. "Karena pemerintah tak cukup uang. Seharusnya berikan biayanya yang dibiayakan. Kami dukung kalau penelitian ditumbuh kembangka," tutur dia.

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan mengeluarkan tiga vaksin baru pada 2017. Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemkes, Muhammad Subuh menyebut, tiga vaksin tersebut yakni, mumps measles rubella (MMR), pneumokokus dan human papillomavirus (HPV). Subuh menjelaskan, MMR merupakan vaksin yang digunakan untuk melawan campak. MMR akan disebar ke seluruh Pulau Jawa pada 2017. Vaksin ini akan diberikan pada anak usia bayi hingga satu tahun.

Sementara vaksin pneumokokus akan disebar di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Ia menyebut, Lombok merupakan daerah dengan kasus pneumokokus tertinggi di Indonesia. Kemudian, vaksin HPV akan disebar di DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Ia menargetkan, provinsi lain akan menyusul setelah 2017. Vaksin ini akan menyasar anak usia sembilan tahun hingga SMP.

Ikuti Whatsapp Channel Republika