Senin 30 Jan 2017 18:38 WIB

Pendukung di Debat Pilkada DKI Harus Dievaluasi

Tiga pasangan cagub DKI, Agus Harimurti-Sylviana Murni, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, dan Anis Baswedan-Sandiaga Uno saat mengikuti debat cagub-cawagub DKI Jakarta ke-2 di Jakarta, Jumat (27/1) malam.
Foto: Republika/Wihdan Hidayat
Tiga pasangan cagub DKI, Agus Harimurti-Sylviana Murni, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, dan Anis Baswedan-Sandiaga Uno saat mengikuti debat cagub-cawagub DKI Jakarta ke-2 di Jakarta, Jumat (27/1) malam.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz mengatakan perlu evaluasi para pendukung masing-masing pasangan calon yang hadir dalam debat Pilkada DKI Jakarta 2017.

"Aksi para pendukung masing-masing pasangan calon dalam debat publik Pilkada Jakarta berlangsung riuh rendah, keriuhan terjadi seringkali tidak terkendali, dan teriakan-teriakan dukungan terlontar bukan pada saat yang disediakan," kata Masykurudin, Senin (30/1).

Ia mengatakan tidak jarang moderator harus berkali-kali mengingatkan tim pendukung untuk tetap tenang dan bertindak sopan serta menyampaikan yel-yel pada waktunya saja.

"Keriuhan yang terjadi jelas mengganggu kekhidmatan debat. Bukan hanya membutuhkan waktu lebih untuk menenangkan situasi tetapi juga mengganggu konsentrasi masyarakat Jakarta untuk mencerna materi dan gagasan calon yang disampaikan," kata Masykurudin.

Pada debat terakhir, kata dia, perlu dipertimbangkan apakah perlu menghadirkan tim pendukung sebanyak seperti debat yang kedua. Menurutnya, kalaupun tetap dihadirkan dapat dikurangi jumlahnya sehingga ketenangan dalam debat bisa dipastikan berjalan.

"Jangan sampai tujuan debat di mana masyarakat harus menerima materi dengan baik, terganggu dengan persoalan teknis dan keriuhan yang tidak perlu," ucap Masykurudin.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan dua kali debat publik Pilkada DKI Jakarta 2017. Pertama pada Jumat (13/1) mengangkat tema "Pembangunan Sosial Ekonomi untuk Jakarta". Kedua pada Jumat (27/1) mengangkat tema "Reformasi Birokrasi, Pelayanan Publik dan Perencanaan Tata Ruang dan Wilayah".

Debat publik ketiga atau yang terakhir direncanakan diselenggarakan pada Jumat (10/2).

sumber : antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement