REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat merespons terkait dinamika dalam Pilkada DKI Jakarta. Dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Sabtu (28/1, demokrat melihat kompetisi Pilkada DKI Jakarta sudah tak fair dan tidak tertib.
“Media sosial telah menjadi wilayah yang sangat tidak sehat serta penuh dengan black campaign dan negative campaign,” demikian isi pers rilis tersebut.
Rilis itu ditandatangani Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Sekjen Hinca IP Pandjaitan. Juru bicara Partai Demokrat Imelda Sari membenarkan bahwa rilis ini berasal dari partainya. "Iya, benar," kata Imelda memberikan konfirmasi mengenai rilis tersebut.
Menurut Demokrat, gejala ketidaknetralan negara beserta aparaturnya mulai tampak terlihat. Campur tangan kekuasaan dinilai telah melampaui batas.
Disamping itu, dalam rilis tersebut disebutkan rakyat telah melihat penegakan hukum yang berat sebelah dan terkesan dicari-cari. Hal ini dapat merusak asas keadilan hukum yang mestinya berlaku untuk semua. Karena itu, kata dia, kekhawatiran bakal adanya kecurangan dalam proses Pilkada DKI Jakarta mulai tercium meningkat.
“Ini membuat situasi Jakarta menjadi tidak kondusif bagi berlangsungnya Pilkada yang fair dan demokratis,” tulis rilis tersebut.
Untuk itu, Demokrat meminta negara dan pemerintahannya netral dalam Pilkada DKI Jakarta. Selain itu, Demokrat mendesak pemerintah mencegah terjadinya kecurangan secara manual maupun digital di Pilkada nanti demi tegaknya Pilkada yang jujur dan adil.
Kemudian, Demokrat juga berharap KPUD dan Bawaslu melaksanakan tugasnya dengan jujur, adil, dan profesional. KPUD dan Bawaslu harus mencegah dan menindak tegas semua bentuk pelanggaran.
Demokrat juga mengharapkan pers dan media massa memberitakan Pilkada DKI Jakarta secara adil dan berimbang. Termasuk menjaga akurasi dan kebenaran berita.
Selain itu, TNI maupun Polri dan BIN juga diharapkan netral sehingga tidak merusak disiplin dan etika keprajuritan dan kepolisian. Aparat penegak hukum juga tidak mencari-cari kesalahan pasangan calon yang diusung Partai Demokrat.
“Partai Demokrat mengajak masyarakat Jakarta untuk menggunakan hak pilihnya pada tanggal 15 Februari 2017 mendatang. Jangan tergiur dengan politik uang,” katanya.
Demokrat juga menyerukan kepada kadernya dan relawan Agus-Sylvi melawan bentuk kecurangan. Intimidasi dan ketidaknetralan aparatur negara termasuk TNI, Polri, dan BIN. Termasuk mewaspadai pemilih yang tidak tercatat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) tertentu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika