REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan penegakan hukum yang lebih tegas dan keras terhadap aksi-aksi penyelundupan. Ia meminta, langkah pencegahan dan pengawasan di lapangan harus ditingkatkan, sebab peredaran produk hasil penyelundupan ini tak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mematikan industri nasional.

"Sekarang tinggal kuncinya pada aksi pencegahan, pengawasan dan penegakkan hukumnya," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas masalah penyelundupan di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (25/1).

Baca: Fadli Zon Prihatin Aksi Saling Lapor

Presiden meminta agar Polri dan Jaksa Agung mendukung penegakan hukum yang dilakukan secara tegas terhadap kasus penyelundupan. Aparat yang terbukti ikut terlibat dalam kasus penyelundupan inipun juga harus ditindak tegas tanpa adanya pandang bulu.

"Tindak tegas aparat yang bermain di penyelundupan terutama yang menjadi beking. Semuanya harus ditindak tegas tanpa pandang bulu," ucap Presiden.

Jokowi menyampaikan, ruang gerak penyelundupan haruslah dibatasi dengan membangun sistem pencegahan dan pengawasan yang efektif. Selain itu, ia juga meminta agar diberikan prioritas kepada pengawasan di lapangan khususnya di titik-titik rawan penyelundupan di sejumlah wilayah.

Baca: Kisah Nurul Fahmi, Ditangkap Jelang Shalat Malam dan tak Diizinkan ke Toilet oleh Polisi

Ikuti Whatsapp Channel Republika