REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi Riau, menetapkan status siaga darurat Kebakaran Lahan dan Hutan (Karlhutla) selama 96 hari terhitung mulai 24 Januari 2017. Penetapan tersebut setelah adanya rapat koordinasi bersama pemangku kepentingan lainnya di Provinsi Riau.
"Ini sebagai langkah antisipasi bahwa bulan Februari, Riau masuk musim kemarau terutama di wilayah Riau bagian Tengah hingga Barat," kata Kepala Stasiun BMKG Provinsi Riau, Sugarin dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id Selasa (24/1).
Ia menjelaskan, daerah yang menjadi perhatian agak kering yakni, wilayah pesisir seperti Rohil, Dumai, Bengkalis, Siak bagian pesisir, Meranti, Pelalawan bagian pesisir. Ia menyebut kondisi itu perlu kewaspadaan, mengingat pola angin bertiup dari Timur Laut ke arah Barat-Barat Daya. Sehingga, apabila banyak titik panas di wilayah Pesisir Utara dan Timur, maka asap akan sampai ke Pekanbaru sampai Sumatra Barat.
Ia berujar Kabupaten Rohul dan Dumai sudah menetapkan Status Siaga Darurat untuk antisipasi penecegahan kebakaran hutan dan lahan pada 2017. Provinsi Riau menjadi daerah pertama yang menetapkan Status Siaga Darurat Karhutla 2017 untuk pencegahan Karhutla selama 96 hari sejak 24 Januari 2017.
Rapat dilangsungkan di Kantor Pemprov Riau. Rapat dihadiri oleh Gubernur Riau, Kapolda Riau, Danrem 031 Wirabima (diwakili oleh Kasrem Kol.CZI I Nyoman Parwata), Kepala Pelaksana BPBD Riau Edwar Sanger, Kepala Dinas LHK Riau Yulwiriaty Moesa, Kepala Stamet Pekanbaru Sugarin, Kepala BPBD Kabupaten Kota, Kepala P3ES LHK Amral Fery, Kepala BKSDA Machmud, Forkopimda Riau, serta sejumlah perwakilan perusahaan.
Sementara itu, Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman mengatakan, berdasarkan hasil rakor karlahut bersama Presiden Joko Widodo pada Senin (23/1) kemarin, Presiden mengapresiasi keberhasilan satgas karlahut Provinsi Riau. Karena secara nasional terjadi penurunan titik panas sebesar 83 persen.
Presiden meminta para pemangku kepentingan terkait melanjutkan kegiatan pencegahan karhutla pada 2017, seperti kanal bloking, pembutan sumur bor, dan mengaktifkan pokso karlahut. "Kapasitas SDM yang ada saat ini juga ditingkatkan, agar dalam melaksanakan tugas lancar. Semua pokso yang ada diaktifkan kembali," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
