REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengadaan pembelian helikopter Apache AH-64D sejak 2012 hingga kini belum menemukan titik terang. Padahal pembelian helikopter buatan Amerika Serikat (AS) tersebut bertujuan untuk memenuhi minimum essential forces (MEF) TNI AD.
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Mulyono mengatakan, pengadaan pembelian Apache masih dalam proses pembuatan di AS. "Kita harus tahu, pengadaan itu sekarang kontrak tidak bisa langsung datang. Melalui proses panjang. Tapi TNI AD berharap dan selalu komunikasi dengan pihak penjual," katanya seusai membuka Rapim TNI AD di Mabesad, Jakarta Pusat, Senin (23/1).
Mulyono tidak merinci berapa anggaran yang dialokasikan dan jumlah unit yang dibeli. Meski begitu, ia menegaskan, helikopter Apache tidak akan datang tahun ini. Dia menargetkan, bentuk fisik helikopter Apache bisa didatangkan ke Indonesia saat peringatan HUT TNI pada 5 Oktober 2018. Karena itu, bisa jadi helikopter serang yang memiliki empat bilah rotor utama dan empat bilah rotor ekor tersebut baru datang pada 2019.
"Itu di 2017 saya yakin juga belum bisa datang, tapi saya harap pada 5 Oktober secara fisik minimal bisa didatangkan dulu. Supaya rakyat Indonesia yakin dan tahu itu menjadi program dari AD yang nantinya harus dibeli. Nanti di 5 Oktober 2018 kita akan berupaya tampilkan Apache itu," kata mantan panglima Kostrad tersebut.
Mulyono juga mengungkap, TNI AD belum pernah membahas rencana pembelian helikopter Chinook yang dimasukkan dalam Rencana Strategis (Renstra) II pada 2015 hingga 2019. Dia tidak mengetahui rencana Menhan Ryamizard Ryacudu yang di beberapa kesempatan mengutarakan niatan untuk membeli helikopter angkut berat tersebut yang dapat difungsikan untuk bantuan bencana alam.
Nantinya, helikopter Chinook diserahkan ke Pusat Penerbangan AD (Penerbad) di Semarang. "TNI AD tidak membeli Chinook. Jadi tidaknya tanya Menhan," kata Mulyono.
Dia juga menyinggung anggaran keseluruhan yang diterima TNI AD pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp 46 triliun lebih. Anggaran tersebut meningkat sekitar Rp 1 triliun dibandingkan anggaran tahun 2016.
"Total anggaran kurang lebih sekitar 46 Ttiliun sekian. Sehingga mengalami peningkatan Rp triliun. (Tahun) 2016 sebesar Rp 45 sekian triliun. Kita harapkan dengan program rapim ini kita selalu evaluasi penggunaan harapan itu, dengan harapan Rp 46 triliun harus bisa kita manfaatkan dengan kebutuhan skala prioritas," ujar Mulyono.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
