REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kunjungan salah satu anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI), Istibsyaroh ke Israel menemui Presiden Israel, Reuven Rivlin menuai kontroversi. Bahkan, kehadiran Ketua Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga itu dikecam oleh MUI dan menyebut kehadiran Istibsyaroh bukan mewakili kelembagaan MUI.
Wakil Ketua Komisi l DPR RI, TB Hasanuddin meminta klarifikasi dari Istibsyaroh terkait kehadirannya menemui Presiden Israel. Ia juga meminta pertanggungjawaban dari MUI terkait kehadiran salah satu anggotanya tersebut.
"Harus ada klarifikasi oleh yang bersangkutan dan meminta pertanggungjawaban kepada MUI, tidak mungkin seseorang dapat bertemu presiden dan PM Israel tertutup untuk menerima Indonesia, kalau pribadi atau turis enggak mungkin," kata Hasanuddin saat dihubungi pada Jumat (20/1).
Menurut dia, semua pihak harus mengetahui bahwa kebijakan politik Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Bahkan, sejak Indonesia merdeka, belum pernah ada pejabat Indonesia yang masuk diterima mewakili Indonesia ke Israel.
"Sejak Indonesia merdeka sama, tidak ada seorang pun pejabat negara yang diizinkan masuk ke Israel tidak ada begitu, kalau masyarakat umum silahkan saja," ujar Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Hal ini, kata Hasanuddin, mengingat Indonesia yang tetap konsisten memperjuangkan kemerdekaan penuh negara Palestina dari penjajahan zionis Israel. Sehingga, tidak mungkin dibuka kebijakan politik Indonesia kepada Israel.
"Sikap kita, tetap ingin memperjuangkan Palestina menjadi negara merdeka penuh, tidak dijajah, kita juga tidak pernah head to head berbicara langsung dengan Israel, semua kebijakan itu harus diikuti jangan sampai terganggu," kata dia.
Apalagi, Indonesia belum lama ini mengikuti konferensi pembebasan Palestina di Paris, Perancis yang dihadiri 70 negara. Karenanya, perlu dipastikan apakah kunjungan tersebut membawa nama lembaga atau pribadi.
"Apa sekarang sebagai lembaga MUI atau sebagai pribadi menemui Presiden Israel, (kalau) atas nama pribadi siapa yang mengundang? lembaga Australia? kalau mengundang lembaga, pribadi enggak mungkin lah apalagi bisa ketemu presiden itu tertutup," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
