REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPP-PA) diharapkan dapat lebih optimal memberikan supervisi terhadap perlindungan perempuan dan anak di Indonesia. Selama ini kesadaran untuk melindungi perempuan dan anak dinilai masih kurang ketimbang pembangunan fisik. "Padahal manusia nilainya lebih berharga dibanding fisik," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Iskan Qolba Lubis dalam rilisnya, Jumat (20/1).

Oleh karena itu, Iskan menambahkan perlu adanya optimalisasi kinerja Kementerian PPPA, yang selama ini masih terkendala secara sumber daya. Sampai sekarang misalnya untuk program Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat (PATBM) baru ada di 68 kabupaten/kota dari 517 kabupaten/kota yang ada. "Jadi masih sangat minim. Padahal bila semua sudah ada di setiap kabupaten/kota akan lebih terasa hasilnya," kata legislator PKS dari daerah pemilihan Sumatra Utara II ini.

Iskan juga berharap KemenPP-PA menggunakan sistem digital dalam melakukan perlindungan, yang terkoneksi dengan kepolisian. Menurut dia, sistem digitalisasi akan semakin berkembang pada masa yang akan datang, jadi perlu dibuat aplikasi yang memungkinkan masyarakat melakukan pengaduan ketika menghadapi kekerasan.

Penggunaan gawai (smartphone) saat ini sudah menyebar hingga ke pelosok desa. Oleh karena itu, Iskan menyarankan, KemenPP-PA perlu mencoba memanfaatkan sistem digital agar perlindungan terhadap anak dan perempuan dapat efektif dan optimal dalam mengurangi kekerasan.