REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- TNI mendukung pemerintah dalam pembangunan nasional yang dimulai dari pinggiran dan tidak tersentralisasi. Hal tersebut disampaikan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo saat Rapat Pimpinan Tentara Nasional Indonesia (Rapim TNI) tahun 2017.
Gatot mengatakan, Presiden Joko Widodo dalam berbagai pertemuan mengatakan sekarang ini sedang terjadi kompetisi global karena pertumbuhan jumlah penduduk yang luar biasa dan akan habisnya energi pada 2043. "Sesuai Peak Oil Theory, turunnya produksi minyak bumi akan mengubah secara drastis gaya hidup dan model bisnis. Sehingga menyebabkan krisis ekonomi dan depresi ekonomi yang lebih lanjut akan meningkatkan kejahatan dan merusak tatanan masyarakat, yang akhirnya menyebabkan terjadinya kompetisi global," kata Panglima TNI dalam siaran persnya, Kamis (19/1).
Gatot mengatakan, setiap kebijakan Presiden RI merupakan solusi untuk menjawab permasalahan kompetisi global dengan memanfaatkan modal geografi Indonesia. "Presiden menetapkan dalam Nawacita, Indonesia sebagai Negara Maritim dengan mengoptimalkan permukaan, dalam laut, dasar laut dan pantai. Selanjutnya Negara Agraris melalui perkebunan, pertanian, perikanan dan peternakan dengan cara melibatkan rakyat dan kesemuanya untuk rakyat," katanya.
Panglima TNI mengatakan bahwa pada 2016 penegakan hukum terus dilakukan TNI. Antara lain melalui deklarasi perang terhadap narkoba dan telah terbukti melalui program bersih-bersih narkoba. "Saatnya kita sikat itu narkoba bersama BNN dan Polri, karena kalau kita biarkan maka anak cucu kita yang akan kena akibatnya. Tidak ada tawar menawar bila ada prajurit TNI terlibat sebagai pengguna dan peredaran narkoba harus di pecat," kata Gatot.
Dia mengatakan bahwa TNI yang kuat, hebat dan profesional perlu pemimpin-pemimpin handal yang mampu memberikan contoh teladan serta selalu bersama-sama dengan prajuritnya. "Dalam kondisi seperti ini kita harus solid dan tidak ada jarak antara yang memimpin dan yang dipimpin. Soliditas diperlukan karena ancaman pemecah belah selalu ada," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika