REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah perlu memperkuat diplomasi maritim untuk mewujudkan tercapainya kepentingan nasional sekaligus menghadapi tantangan yang dihadapi saat ini. Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Dr. Andriana Elisabeth mengatakan peningkatan kekuatan diplomasi dapat dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak dalam upaya tersebut sehingga tidak bergantung sepenuhnya pada peran pemerintah.
"Diplomasi di sektor maritim saat ini belum optimal. Kita perlu mencapai diplomasi maritim yang modern dan inovatif," katanya, Kamis (19/1).
Ia menjelaskan saat ini isu-isu terkait maritim tidak hanya yang bersifat tradisional seperti masalah perbatasan dan keamanan namun sudah berkembang isu modern seperti pengelolaan sumber daya kelautan sampai ke manajemen perikanan.
"Tak hanya sekedar masalah keamanan dan perbatasan namun juga termasuk masalah penanganan bencana di laut," paparnya.
Andriana mengatakan untuk menghadapi beragam isu dan pendekatan diplomasi itu maka pemerintah tak dapat bekerja sendiri. "Diplomasi bukan hanya milik pemerintah tapi juga harus melibatkan semua pihak," paparnya.
Namun ia mengatakan kerjasama berbagai pihak itu harus dalam satu wadah atau saluran yang sama sehingga tidak terpolarisasi. "Kalau kita terpolarisasi maka banyak pihak yang kemudian dapat diajak bernegosiasi," paparnya.
Salah satu pola diplomasi yang efektif, menurutnya bisa dilakukan melalui dialog. "Penguatan kerjasama bilateral melalui dialog dan negosiasi yang lebih baik merupakan bagian dari inovasi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
