Kamis 19 Jan 2017 11:50 WIB

DPR: Perlu Ada Alih Teknologi Militer Antara Indonesia dan India

Rep: Qommaria Rostanti/ Red: Dwi Murdaningsih
Kendaraan tempur amfibi LVT-7 milik TNI AL mengangkut tamu VIP, seperti Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro (kiri), Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko (keempat kiri), Kasal Laksamana TNI Dr. Marsetio (kedua kiri),Direktur Latihan Gabungan (Dirlatgab) TN
Foto: Republika/Aditya Pradana Putra
Kendaraan tempur amfibi LVT-7 milik TNI AL mengangkut tamu VIP, seperti Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro (kiri), Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko (keempat kiri), Kasal Laksamana TNI Dr. Marsetio (kedua kiri),Direktur Latihan Gabungan (Dirlatgab) TN

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menilai perlu ada alih teknologi militer yang dilakukan melalui kerjasama antara PT Pindad dan Tata Motors sebagai produsen mobil asal India dalam memproduksi kendaraan perang jenis amfibi untuk TNI. “Ini hal bagus, bentuk kerja sama seperti ini akan mendorong peningkatan kapasitas PT Pindad, selaku BUMN yang mengkhusukan diri dalam produksi peralatan dan kendaraan militer," kata Sukamta di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (19/1).

Menurut dia, kendaraan amfibi yang dapat digunakan di darat dan di perairan cocok untuk diproduksi massal untuk memenuhi kebutuhan TNI mengamankan wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan. Dalam beberapa aspek penguasaan teknologi militer, Indonesia masih tertinggal dari negara lain. India termasuk negara yang maju dari sisi teknologi militer. Sehingga, kata dia, kerja sama ini harus dijadikan upaya alih teknologi militer.

“Harus ada alih teknologi, untuk selanjutnya PT Pindad dapat mengembangkan teknologi kendaraan amfibi yang lebih canggih,” ujar wakil rakyat PKS dari Daerah Pemilihan Yogyakarta ini.

Sukamta mengingatkan kembali pentingnya kemandirian industri pertahanan, sebagaimana dicita-citakan dalam UU 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Sukamta menyebut pada pasal 3 UU tersebut dijelaskan bahwa salah satu tujuan penyelenggaraan Industri Pertahanan adalah mewujudkan kemandirian pemenuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan.

Upaya kerja sama produksi kendaraan militer dengan perusahaan luar negeri harus dalam kerangka tersebut. "Jika industri militer mandiri, kita tidak perlu lagi khawatir dengan embargo militer negara lain sebagaimana Amerika Serikat pernah beberapa kali melakukan hal tersebut,” kata dia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement