REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan jajaran pimpinan Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki visi yang sama dengan pemerintah. Hal ini diungkapkan Presiden saat memberikan arahan dalam rapat pimpinan TNI tahun 2017. Jokowi mengatakan, hal tersebut guna mengantisipasi beragam permasalahan dan tantangan bangsa Indonesia.
Pengamat militer Universitas Padjadjaran Bandung, Muradi, menilai, wajar penekanan oleh Presiden kepada jajaran TNI tersebut. Menurut dia, hal itu dikemukakan Presiden dengan melihat perkembangan kondisi saat ini.
"Kalau untuk visi untuk negara NKRI kan selesai, Pancasila juga selesai. Yang ada masalah kan, boleh dibilang, bahasanya berpolitik ya, jadi Presiden melihatnya lebih ke kondisi saat ini," kata Muradi saat dihubungi, Selasa (17/1).
Ia menilai, penekanan Presiden juga dalam rangka kekhawatiran tidak ada kesamaan visi antara TNI dan pemerintah dalam hal mengeluarkan sebuah kebijakan. Pasalnya, kata dia, ada kebijakan TNI yang dinilai tidak sejalan dengan pemerintah. Karena itu, penting bagi Presiden menekankan hal tersebut kepada jajaran TNI di setiap angkatan.
"Buat saya, pengarahan presiden itu nunjuk hidungnya bukan TNI secara keseluruhan, tapi figur-figur yang ada di TNI, Gatot (panglima TNI), yang tidak nyambung atau yang tak seirama," kata dia.
Ia sendiri menilai positif pengarahan Presiden tersebut sebagai bagian integrasi Indonesia lebih baik ke depan. Hal ini agar makin menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa.
"Saya pikir ini positif untuk menjadi sesuatu lebih kolaboratif, jadi ini biasa aja sebenarnya, memang perlu ditegaskan ke semua angkatan, supaya tidak merasa, pemegang kekuasaan tinggi, baik itu laut, darat maupun udara," kata Muradi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika