REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kapolri Jenderal Tito Karnavian menilai Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempunyai implikasi yang luas. Hal tersebut disampaikannya saat berpidato membuka focus group discussion (FGD) di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) pada Selasa (17/1).
Tito mengatakan, MUI merupakan lembaga penting dalam sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena MUI mengakomodir ormas-ormas Islam sekaligus menegakkan dan memperjuangkan nilai-nilai keislaman dalam sistem berbangsa dan bernegara.
Ia mengungkapkan, betapa peran MUI sangat penting. Sebagai contohnya fatwa MUI tentang sertifikasi halal dan lain sebagainya. "Tapi ini menjadi menarik belakangan ini ketika fatwa ini punya implikasi luas dan dapat menimbulkan dampak terhadap stabilitas gangguan kamtibmas," katanya.
Ia menerangkan, fatwa MUI juga dapat berpengaruh dalam sistem hukum di Indonesia. Contohnya, begitu ada isu di masyarakat tentang dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Kemudian keluarlah sikap keagamaan yang lebih tinggi dari MUI.
Di antaranya, mengatakan BTP telah menista atau menodai agama. Pertama, menista Alquran dan yang kedua ulama. Tito menilai sikap keagaman MUI punya implikasi hukum yang luas karena kasus tersebut menjadi bergejolak. Kemudian, muncul gerakan yang tidak pernah ada sebelumnya.
"Ada gerakan yang gak kita kenal sebelumnya, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI," ujarnya.
Ia mengatakan, atas nama GNPF terjadi mobilisasi masyarakat dan opini terbentuk. Jadi, adanya sikap keagamaan MUI merupakan semacam keputusan yang mengatakan bahwa penistaan agama masuk domain KUHP, hukum positif negara.
Menurutnya, menarik melihat bagaimana sikap dan pandangan keagamaan MUI membuat masyarakat jadi termobilisasi. Peristiwa-peristiwa yang terjadi seperti aksi 411 dan 212, semuanya cukup banyak dipengaruhi keputusan MUI.
(Baca Juga: Ini Pernyataan Kontroversial Nusron Wahid yang Mengkritik Keputusan MUI)
Ikuti Whatsapp Channel Republika