REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada berharap satuan tugas sapu bersih pungutan liar (Satgas Saber Pungli) tidak sekadar melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pelaku pungutan liar, melainkan juga memfasilitasi perbaikan internal lembaga terkait.

"Jangan hanya menangkap pungli, tetapi juga ikut memberi asistensi perbaikan internal lembaga tempat dilakukan operasi tangkap tangan," kata peneliti Pukat UGM Zaenurrohman di Kampus UGM Yogyakarta, Senin (16/1).

Menurut Zaenur, upaya pemerintah dalam memberantas pungutan liar (pungli) yang antara lain dilakukan dengan membentuk Satgas Saber Pungli perlu mendapatkan apresiasi.

Ia mengatakan praktik pungli di sejumlah instansi atau lembaga pemerintahan patut mendapatkan perhatian khusus karena selama ini menjadi salah satu model korupsi yang signifikan memperburuk indeks persepsi korupsi Indonesia.

Namun demikian, agar praktik pungli tidak terus berulang perlu ditindaklanjuti dengan program reformasi birokrasi pada lembaga yang bersangkutan pasca-OTT.

"Sehingga selain memproses juga ikut menambal agar kasus serupa tidak terjadi kembali," kata dia.

Sementara itu, peneliti Pukat UGM Fariz Fachrian mengatakan selain memberikan asistensi perbaikan lembaga, Satgas Saber Pungli harus memiliki prioritas yang jelas dalam pemberantasan pungli. "Harus ada prioritas mana dahulu yang dijadikan sasaran pembersihan," kata dia.

Menurut Fariz, berdasarkan tren kasus korupsi saat ini, sektor penegakan hukum khususnya kepolisian dan kejaksaan perlu menjadi prioritas sasaran Satgas Saber Pungli. Pada 2015, kepolisian menempati urutan kedua sebagai instansi yang dilaporkan banyak melakukan maladministrasi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika