REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Aksi penolakan terhadap berbagai kenaikan tarif yang terjadi dalam waktu berdekatan juga digelar di kota Medan, Sumatra Utara. Sore ini, Kamis (12/1), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sekawasan Universitas Sumatra Utara (USU) melakukan aksi turun ke jalan terkait kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat tersebut.

Pimpinan aksi, Putra Saptian mengatakan, kenaikan sejumlah kebutuhan masyarakat yang dilakukan pemerintah Jokowi-JK sangat tidak wajar. Kenaikan terjadi pada harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Tarif Dasar Listrik (TDL) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) seperti biaya pengurusan STNK dan BPKB.

"Kenaikkan harga yang diterapkan oleh Jokowi melengkapi penderitaan rakyat," kata Putra di kompleks kampus USU, Jalan Dr Mansyur, Medan, Kamis (12/1).

Putra mengatakan, berbagai kenaikan tersebut semakin melipatgandakan penderitaan rakyat menengah ke bawah. Pemerintah, lanjutnya, menaikkan harga di saat rakyat sedang mengalami kesulitan ekonomi. "Alih-alih memperbaiki ekonomi negara, pemerintahan Jokowi malah melakukan kebijakan kontroversial yang menyengsarakan rakyat," ujar dia.

Atas dasar inilah, HMI Sekawasan USU menuntut pemerintah untuk menurunkan harga BBM dan mencabut PP No 60 tahun 2016 tentang biaya pengurusan STNK dan BPKB. Pihaknya pun, kata Putra, meminta pemerintah untuk menghentikan pelanggaran HAM terhadap buruh dan petani di Indonesia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika