REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Setara Institute, Hendardi mendorong Presiden Joko Widodo untuk melakukan evaluasi terhadap program bela negara yang sudah berlangsung selama dua tahun terakhir. Dorongan tersebut muncul menyusul adanya program bela negara yang diberikan TNI pada anggota FPI di Lebak, Banten.
"Presiden mesti melakukan evaluasi dan meminta pertanggungjawaban komprehensif atas program bela negara yang dijalankan oleh Kemenhan RI dan TNI dengan dibiayai uang negara, pajak rakyat, tapi belum tampak ada output yang jelas," ujar Hendardi, lewat siaran pers tertulis pada Republika.co.id, Senin (9/1).
Ia menilai, langkah komando distrik militer (Dandim) Lebak yang menyelenggarakan latihan bela negara pada anggota FPI tanpa sepengetahuan atasan merupakan tindakan kontraproduktif. Karenanya, Hendardi mengatakan keputusan Pangdam Siliwangi yang mencopot komadon Dandim Lebak sudah tepat.
Lebih lanjut, ia mengatakan, peristiwa ini sebenarnya menunjukkan bahwa ada masalah di tubuh TNI. "Sulit dipahami ada tindakan satuan TNI yang tidak diketahui atasannya karena TNI adalah organisasi dengan garis komando dan terstruktur paling solid di republik ini."
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Hendardi mengatakan, kuncinya terletak pada presiden sebagai panglima tertinggi TNI. Menurutnya, dalam situasi semacam ini, Jokowi tidak perlu bertaruh dengan tindakan-tindakan TNI yang justru kontraproduktif dengan agenda kepresidenan, meskipun riaknya tampak kecil di permukaan. Presiden hanya perlu cepat-cepat melakukan evaluasi terhadap program bela negara yang sudah berjalan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
