REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Program Dokter Layanan Primer (DLP) yang telah disepakati oleh pemerintah dan DPR menimbulkan polemik di kalangan dokter. Menurut Ketua Ikatan Alumni Kedokteran Universitas Syiah Kuala (IAKU), Nasrul Musadir, program DLP ini perlu disosialisasikan terlebih dahulu baik kepada kepada kalangan dokter maupun masyarakat.
"Dokter layanan primer ya, saya pikir, disosialisasikanlah seluas-luasnya kepada masyarakat terutama kepada kalangan dokter ya, karena kami tidak berani mengatakan setuju tidak setuju, kami tidak bisa mengambil sikap itu," kata Nasrul usai menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (9/1).
Meskipun tidak menyatakan sikap terhadap program tersebut, menurut Nasrul, nantinya IAKU akan melakukan kajian lebih dalam terkait program DLP ini. Menurut dia, yang terpenting saat ini, dokter lebih fokus memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat.
Lebih lanjut, dalam pertemuan dengan Wapres JK ini, IAKU juga membahas terkait masih kurangnya jumlah dokter yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Nasrul mengatakan IAKU mendorong agar para dokter harus siap untuk di tempatkan di berbagai daerah.
"Itu yang coba kita bangkitkan, bagaimana dokter ini bisa berada di mana saja, siap berada di mana saja... Tapi kita masih kekurangan," ungkapnya.
Seperti diketahui, di dalam UU No 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran yang telah disepakati oleh pemerintah dan DPR mengatur soal program dokter layanan primer (DLP). Pendidikan DLP pun akan dimasukkan dalam program studi pendidikan kedokteran. Tujuannya agar dokter memiliki kemampuan dalam pelayanan primer kesehatan.
Namun, hingga saat ini eksekusi pendidikan dan program DLP tersebut belum dijalankan. Alasannya karena banyak dokter yang notabenenya juga anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tak menyetujui program tersebut. Polemik terkait program DLP ini pun muncul dan berbagai macam argumen diutarakan oleh para penentang program ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
