REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Isu reshuffle (perombakan) kabinet oleh Presiden Joko Widodo kembali mencuat usai pergantian tahun. Disebut-sebut, partai di luar Pemerintah yakni Partai Gerindra akan menempati sejumlah posisi menteri di Kabinet Kerja. PDI Perjuangan dan Nasdem, yang merupakan Parpol pendukung pemerintah enggan menanggapi isu perombakan kabinet tersebut.
Ketua DPP Partai Nasdem, Irma Suryani menilai reshuffle kabinet merupakan hak prerogratif Presiden. Sehingga tentu perombakan akan dilakukan jika Presiden merasa perlu melakukan perubahan.
"Reshuffle kan hak prerogatif presiden. Setelah 2 tahun kinerja Jokowi -JK, jika ada menteri yang ternyata kinerjanya jeblok dan tidak mampu menjawab masalah-masalah yang dituduhkan pada pemerintah, apa lagi menjawab tidak by data ya reshuffle saja," katanya dihubungi pada Selasa (3/1).
Namun demikian, Irma mengaku hingga saat ini belum mendengar kabar terkait reshuffle dari partainya maupun Pemerintah. Termasuk isu soal masuknya partai oposisi ke Pemerintah.
"Saya dapat kabar justru dari media," ucapnya
Begitu halnya yang diungkapkan Ketua DPP PDIP, Hendrawan Supratikno terkait isu reshuffle tersebut. Menurutnya, setiap partai memang menyiapkan nama-nama kader terbaiknya di partai. Namun demikian, nama-nama tersebut bukan dikhususkan untuk reshuffle maupun mendorong dilakukannya reshuffle.
"Semua partai menyiapkan nama-nama dong, tapi tidak dikhususkan untuk reshuffle atau mendesak-desak reshuffle," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengaku mendapat informasi valid dari orang terdekat Jokowi atas tawaran posisi menteri kepada Partai Gerindra.
"Saya sudah dapat info A1 dari orang dekat Pak Joko Widodo, bahwa Gerindra di tawarkan empat posisi di Pemerintahan yaitu Menkopolhukam, Mentan (Menteri Pertanian), Menaker (Menteri Tenaga Kerja), dan Kepala KSP (Kepala Staf Presiden)," kata kata Arief.
Namun demikian, informasi tersebut berasal dari pihak luar dan bukan berasal dari internal partainya.
"Ya sampai hari ini saya belum dengar adanya tawaran untuk bergabung di pemerintahan Joko widodo, sebab biasanya Pak Prabowo pasti menginformasikan kepada para pengurus Pusat," kata Arief.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
