REPUBLIKA.CO.ID,SEMARANG -- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menempatkan petugasnya di seluruh kabupaten/kota guna mencegah terjadinya berbagai praktik tindak pidana korupsi. Dia pun ingin mengumpulkan seluruh kepala daerah untuk pengarahan mencegah korupsi.

"Kayaknya kita mesti 'pinjem' orang KPK untuk kita taruh di seluruh kabupaten/kota, termasuk provinsi," katanya di Semarang, Jumat (30/12).

Hal tersebut disampaikan Ganjar menanggapi operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Klaten Sri Hartini yang dilakukan KPK terkait kasus dugaan suap sebesar Rp 2 miliar. Orang nomor satu di Pemprov Jateng itu mengaku terkejut mendengar info mengenai penangkapan Bupati Klaten Sri Hartini tersebut. "Saya belum dengar, kalau benar terjadi berarti kita tidak pernah belajar karena beberapa waktu lalu (terjadi OTT) di Kebumen," ujarnya.

Menurut Ganjar, OTT terhadap Bupati Klaten Sri Hartini itu menjadi pukulan telak bagi Provinsi Jateng, apalagi jika kasus dugaan suap tersebut terkait dengan mutasi jabatan. "(Jika benar suap terkait mutasi jabatan) itu lebih parah lagi, sekarang Jateng lagi coba seleksi terbuka untuk berkompetisi, itu berarti memalukan," katanya.

Ganjar berencana mengumpulkan seluruh kepala daerah di 35 kabupaten/kota guna pengarahan terkait pencegahan berbagai praktik tindak pidana korupsi. Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Klaten Sri Hartini terkait kasus dugaan suap sebesar Rp 2 miliar. Ketua KPK Agus Rahardjo saat dikonfirmasi membenarkan penangkapan Bupati Klaten Sri Hartini. Namun Agus belum menjelaskan siapa saja pihak lain yang diamankan dan kasus apa yang melilit mantan Wakil Bupati Klaten itu.

Baca juga: Rumah Dinas Bupati Klaten Tertutup Rapat Setelah Penangkapan KPK

Ikuti Whatsapp Channel Republika