REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Badan Pusat Statistik (BPS) menandatangani Nota Kesepahamanan (MoU) kerjasama penyediaan serta pemantapan data dan informasi Statistik Dalam Rangka Penanggulangan Terorisme di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (27/12). MoU sebagai bagian dari pelibatan kementerian dan lembaga dalam penanggulangan terorisme. Selain BPS, BNPT akan bersinergi dengan 25 kementerian dan lembaga lainnya.
“Ini merupakan upaya nyata BNPT untuk memperkuat sinergi berdasarkan data statistic secara nasional sehingga nantinya kebijakan dan strategi yang dihasilkan bisa secara integratif dan berkelanjutan. Dengan demikian program penanggulangan terorisme bisa lebih efektif dan lebih baik,” kata Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alius.
Suhardi mengungkapkan, selama ini beberapa program penanggulangan terorisme ada yang belum fokus, terutama yang menyangkut data dan statistik. Ia berharap sinergi dengan BPS ini menjadi solusi untuk untuk menyusun langkah baru bersama 25 Lembaga Kementerian dan lembaga.
Menurutnya, BNPT tdak mungkin menanggulangi terorisme tanpa keterlibatan pihak-pihak terkait. Apalai penanggulangan terorise itu harus dilakukan dari hulu sampai hilir. Selama ini hard approach, belum menyentuh hulu masalah, sehingga kita juga harus fokus menyentuh dari hulu sampai hilr agar bisa mereduksi akar masalah terorisme.
“Masalah terorise banyak variabelnya seperti kemiskinan, sosial ekonmi, meski landannya masalah ideologi. Dengan perkembangan jaman dengan transformasi teknolgi luar ibasa, bagaimana sosial media mempengaruhi mindset anak bangsa
Karena itu, ungkap Suhardi Alius, dalam rangka mendorong efektivitas, perlu data dan informasi statisitik, yang dapat untuk mengukur indeks terorisme di Indonesia, sehingga kita bisa fokus, sistematis, dan bisa dipertanggungjawabkan. Data dan informasi harus dikelola sehingga bisa ditindak lanjuti di lapangan dengan mudah.
“Semoga ini dapat meningkatkan sinergi antar lembaga dalam penanggulangan terorisme. Saya berharap MoU ini bisa diimplementasikan dengan penuh komitmen oleh kedua belah pihak dalam penanggulangan terorisme di Indonesia.
Sementara itu, Kepala BPS Dr. Suhariyanto menyambut baik penandatanganan MoU ini. Menurutnya, ini adalah MoU pertama BNPT dengan BPS. “Sungguh saya berharap momentum ini bisa menjadi awal yang lebih baik untuk menyusun kerjasama lebih erat antara BNPT dan BPS ke depan,” tutur Suhariyanto.
Suhariyanto awalnya sempat ragu saat menerima ‘pinangan’ BNPT. Terkait bagaimana data-data BPS bisa digunakan dan berkontribusi dalam penanggulanganga terorisme di Indonesia. Namun setelah membaca dari kejadian bom Thamrin, sampai terakhir penggagalan rencana teror di Bekasi, Tangerang, dan Purwakarta, ia baru sadar bahwa apa yang di media itu hanya di hilir saja, sementara hulu dalam terorisme itu sangat kompleks.
“Silakan memanfaatkan data BPS. Dari MoU ini kita akan susun indeks resiko terorisme, sehingga suatu sat nanti, indeks ini bisa sampai level kabupaten dan kota , sehingga bisa jadi dasar monitoring yang komprehensif. Saya betul-betul berharap data BPS sekecil apapun bisa memberikan kontribusi pada penanggulangan terorisme di Indonesia,” jelas Suhariyanto.
.
Ikuti Whatsapp Channel Republika